JAKARTA – Pemerintah Indonesia, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, telah memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran daerah, dengan salah satu langkahnya adalah memangkas anggaran perjalanan dinas. Kebijakan ini berimbas pada pemotongan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD, yang akan mengalami pemotongan hingga 50 persen.
Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyani, menyatakan bahwa setelah dilantik sebagai ketua, dirinya bersama pimpinan DPRD lainnya akan segera membahas mengenai kebijakan efisiensi tersebut. Erni menegaskan bahwa meskipun saat ini sedang berada dalam masa libur panjang, pembahasan mengenai pemotongan anggaran akan dilakukan secepatnya setelah pelantikannya.”Itu juga jadi pembahasan kami, jadi kebetulan kemarin libur panjang, dan pembahasan itu akan dibahas setelah pelantikan saya sore hari kita rapat,” ujar Erni pada Jumat (31/1/2025).
Instruksi Presiden yang mengatur pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan biaya alat tulis kantor (ATK) ini bertujuan untuk efisiensi anggaran negara. Pemotongan tersebut diperkirakan akan menghemat anggaran hingga lebih dari Rp 20 triliun. Seiring dengan kebijakan ini, Presiden Prabowo Subianto juga melarang jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar acara seremonial yang dinilai tidak perlu.
Baca Juga:
Erni mengatakan bahwa DPRD Sumut akan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. “Ya karena itu kita perlu rapat dengan pimpinan dan anggota DPRD lainnya. Apalagi setelah saya baru dilantik,” ujarnya.
Dalam instruksi tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pemotongan anggaran ini akan memberi dampak positif bagi anggaran negara yang selama ini terbebani oleh biaya perjalanan dinas yang terlampau besar. Diharapkan, langkah ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
Baca Juga:
Melalui kebijakan efisiensi anggaran ini, diharapkan bahwa pengelolaan keuangan negara dan daerah dapat lebih transparan dan optimal. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas diharapkan dapat memberikan lebih banyak ruang untuk penggunaan anggaran pada sektor-sektor yang lebih prioritas, seperti infrastruktur dan layanan publik.
LABUHANBATU SELATAN Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan praktik judi online yang meres
Hukum dan Kriminal
LOMBOK BARAT Sebuah kasus pelecehan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini teng
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Anggota DPRD Asahan, Pajar Prianto (42), resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam yang digerebek polisi di ru
Hukum dan Kriminal
MEDAN Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Sunggal berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di dua rumah dinas personel Tentara N
Hukum dan Kriminal
ACEH BESAR Seorang pria bernama Al Ikhramullah (30), warga Dusun Daya Bakri, Desa Badoh, Kecamatan Motasik, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe memimpin apel pemeriksaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Padangsidimpu
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi peredaran narkotika. Hal ini ditegaskan langsung
Pemerintahan
KUTA SELATAN Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di malam hari, Polsek Kuta Selatan menggelar patrol
Nasional
DENPASAR TIMUR Dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, Bhabinkamtibmas Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggel
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Walikota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, secara resmi membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD
Pemerintahan
