Presiden Prabowo: Anggaran Pemerintah 2025 Fokus pada Program Prioritas

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan banyaknya permintaan penyesuaian anggaran dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang tidak dapat terpenuhi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebutnya sebagai pihak yang sering kali harus menolak tambahan anggaran tersebut. Prabowo meminta semua pihak menerima keputusan ini dengan kebesaran hati, mengingat saat ini pemerintah fokus pada program-program prioritas yang perlu segera dikebut. “Kami minta kebesaran jiwa, dalam arti ini, ada prioritas yang harus dikejar. Kita jadi mungkin kementerian dan lembaga (KL-KL) tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan,” ujar Prabowo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Jakarta, Senin (30/12/2024).

Presiden Prabowo juga meminta pemerintah daerah untuk memahami situasi ini. Ia menegaskan bahwa meskipun beberapa permintaan anggaran tidak dapat dipenuhi saat ini, pemerintah pusat tetap berkomitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran ke daerah melalui program-program baru. Sebagai contoh, Prabowo memperkenalkan program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan untuk meningkatkan anggaran yang beredar di desa-desa. Program ini disebut dapat meningkatkan dana yang diterima desa hingga tujuh kali lipat dibandingkan Dana Desa yang selama ini hanya sekitar Rp 1 miliar per tahun. “Dengan program Makan Bergizi, itu nanti uang yang beredar di desa akan naik, 5, 6, 7 kali lebih besar. Jadi, bukan kita tak mau tambah, kita akan tambah tapi mekanismenya harus sampai ke sasaran,” tegas Prabowo.

Dalam nada bercanda, Prabowo meminta para pejabat untuk tidak terlalu sering “mengganggu” Menteri Keuangan dengan permintaan tambahan anggaran. Ia menekankan bahwa Sri Mulyani bekerja langsung di bawah tanggung jawabnya sebagai Presiden. “Jangan ganggu Menteri Keuangan terus, Menteri Keuangan itu bertanggung jawab ke saya,” kelakar Prabowo. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam menyeimbangkan kebutuhan anggaran dan prioritas pembangunan nasional, sambil memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran

(christie)