Masyarakat Adat Tapanuli Raya Berjuang untuk Keadilan, Anggota DPD RI Desak Audit PT TPL

Audit Sosial dan Lingkungan Ditekankan

Penrad juga menekankan pentingnya audit sosial dan audit lingkungan terhadap PT TPL.

Baca Juga:

• Masyarakat Adat Pertumbukan Bangkit! Ratusan Warga Rebut 300 Hektar Tanah Leluhur dari PTPN 2, Desak Pemerintah Hadirkan Keadilan Agraria Sejati
• Kunjungi Sorong, Bahlil Diteriaki "Penipu": Dinilai Tak Jujur Soal Tambang Nikel Raja Ampat

Konflik yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan ini menyebabkan kerugian besar, termasuk kerusakan lingkungan yang berkontribusi pada bencana alam di Tapanuli Raya.

"Audit sosial dan audit lingkungan terhadap PT TPL sangat penting. Kerusakan sosial yang terjadi, termasuk yang dialami oleh Sorbatua Siallagan, harus diaudit. Negara harus menjamin hak ini karena sudah diatur dalam Undang-Undang," ungkap Penrad.

Baca Juga:

• Pemkab Paluta Gelar Rapat Tindak Lanjut Sengketa Lahan dengan PT Toba Pulp Lestari
• Wamen HAM Dorong Pemko Pematangsiantar Selesaikan Konflik Agraria di Kampung Baru

Penrad juga menyayangkan perpindahan lokasi ibadat yang semula direncanakan di Lapangan Bola Hasahatan Jonggi Manulus, yang kemudian dipindahkan ke Lumbanjulu.

Ia menduga hal ini terkait dengan tekanan dari PT TPL.

"Jika benar PT TPL yang menyebabkan perpindahan lokasi ibadat ini, maka itu sudah keterlaluan.

Kami sudah berkomunikasi dengan stakeholder terkait, dan masalah ini sudah diselesaikan," katanya.

Penrad juga mengingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum agar lebih bijaksana dalam menangani masalah ini, mengingat potensi ketegangan sosial yang sangat sensitif di Tanah Batak.

Untuk membahas lebih lanjut dan mencari solusi atas konflik agraria ini, Penrad Siagian telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kantor DPD RI.

Masyarakat Adat Pertumbukan Bangkit! Ratusan Warga Rebut 300 Hektar Tanah Leluhur dari PTPN 2, Desak Pemerintah Hadirkan Keadilan Agraria Sejati

Kunjungi Sorong, Bahlil Diteriaki "Penipu": Dinilai Tak Jujur Soal Tambang Nikel Raja Ampat

Pemkab Paluta Gelar Rapat Tindak Lanjut Sengketa Lahan dengan PT Toba Pulp Lestari

Wamen HAM Dorong Pemko Pematangsiantar Selesaikan Konflik Agraria di Kampung Baru

Andre Rosiade Bawa Kasus Tanah Ulayat Inderapura ke Kementerian Kehutanan: Warga Terancam Kriminalisasi Massal

Viral Aksi Separatis di Forum PBB UNPFII, Pemerintah Indonesia Tegaskan Tidak Toleransi Separatisme