Masyarakat Adat Tapanuli Raya Berjuang untuk Keadilan, Anggota DPD RI Desak Audit PT TPL

BALIGE – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Penrad Siagian, mengungkapkan bahwa masyarakat adat di Tapanuli Raya sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan terkait konflik agraria yang melibatkan PT TPL.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu, 1 Maret 2025, Penrad Siagian didampingi oleh Sorbatua Siallagan, salah satu korban kriminalisasi dalam konflik agraria tersebut.

Penrad Siagian, yang juga seorang pendeta, menekankan bahwa perlawanan terhadap PT TPL yang sempat meredup kini kembali hidup.

Ia mengaitkan kebangkitan ini dengan sejarah perlawanan masyarakat yang berhasil menutup PT Inti Indorayon beberapa dekade lalu.

Penrad berharap perjuangan ini semakin berkembang dan mendapat dukungan yang lebih luas.

"Perlawanan terhadap PT TPL hidup kembali.

Kehadiran pimpinan dari berbagai gereja denominasi di Indonesia, bersama NGO dan masyarakat sipil, adalah kebangkitan baru untuk melawan kezholiman yang sudah dirasakan masyarakat selama puluhan tahun," ujar Penrad Siagian.

Penrad berharap masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat Tapanuli Raya dapat mendapatkan perhatian lebih serius di tingkat nasional.

Ia mendesak pemerintah untuk segera mengungkapkan secara transparan batas lahan konsesi PT TPL, sehingga konflik yang telah berlangsung lama dapat segera diselesaikan.

"Tentu kami akan membawa masalah ini ke tingkat pusat. Kami sudah menyampaikan kepada berbagai pihak agar pemerintah segera mengeluarkan peta konsesi lahan PT TPL.

Banyak yang tidak tahu di mana batas lahan konsesi tersebut," tegas Penrad.

Audit Sosial dan Lingkungan Ditekankan

Penrad juga menekankan pentingnya audit sosial dan audit lingkungan terhadap PT TPL.

Konflik yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan ini menyebabkan kerugian besar, termasuk kerusakan lingkungan yang berkontribusi pada bencana alam di Tapanuli Raya.

"Audit sosial dan audit lingkungan terhadap PT TPL sangat penting. Kerusakan sosial yang terjadi, termasuk yang dialami oleh Sorbatua Siallagan, harus diaudit. Negara harus menjamin hak ini karena sudah diatur dalam Undang-Undang," ungkap Penrad.

Penrad juga menyayangkan perpindahan lokasi ibadat yang semula direncanakan di Lapangan Bola Hasahatan Jonggi Manulus, yang kemudian dipindahkan ke Lumbanjulu.

Ia menduga hal ini terkait dengan tekanan dari PT TPL.

"Jika benar PT TPL yang menyebabkan perpindahan lokasi ibadat ini, maka itu sudah keterlaluan.

Kami sudah berkomunikasi dengan stakeholder terkait, dan masalah ini sudah diselesaikan," katanya.

Penrad juga mengingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum agar lebih bijaksana dalam menangani masalah ini, mengingat potensi ketegangan sosial yang sangat sensitif di Tanah Batak.

Untuk membahas lebih lanjut dan mencari solusi atas konflik agraria ini, Penrad Siagian telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kantor DPD RI.

RDPU ini akan melibatkan semua pihak terkait, termasuk PT TPL, pemerintah, dan masyarakat untuk membahas penyelesaian terbaik.

(tb/p)