JAKARA - Mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, kini menjadi sorotan setelah dijerat sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Haniv diduga menerima gratifikasi dengan total nilai yang mencapai Rp 21,5 miliar.
Kasus ini semakin mencuat setelah KPK mengungkapkan bahwa penerimaan gratifikasi bermula dari permintaan Haniv kepada pihak terkait untuk mencarikan sponsor bagi fashion show anaknya, Feby Paramita.
Dari permintaan tersebut, diduga muncul aliran gratifikasi yang mengarah pada kasus korupsi yang kini tengah diselidiki lebih lanjut.
Muhammad Haniv, yang lahir pada 1 Januari 1970, merupakan sosok yang sudah berpengalaman di dunia perpajakan Indonesia.
Dalam perjalanan kariernya, Haniv mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Pada 2011, ia menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh, yang kemudian dilanjutkan dengan promosi ke posisi Kepala Kantor Wilayah DJP Banten pada 2013.
Puncaknya, ia menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus hingga 2019, sebelum akhirnya dilantik menjadi Widyaiswara Ahli Utama di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada Januari 2019.
Nama Haniv sebelumnya sempat mencuat pada 2017 ketika ia disebut-sebut terkait dengan kasus suap yang melibatkan pejabat DJP DKI Jakarta Khusus, Handang Soekarno.
Dalam sidang tersebut, PT Eka Prima Ekspor Indonesia (PT EKP) diduga memberikan suap berupa uang sebesar 148.500 dolar AS (sekitar Rp 1,98 miliar) kepada Handang, yang merupakan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP.
Suap tersebut diduga diberikan agar Handang dan Haniv membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi oleh perusahaan tersebut.
JAKARTA Aliansi Pemuda Toraja resmi melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian
Seni dan Budaya
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kebijakan baru berupa layanan kereta khusus untuk petani dan pedagang kecil, dengan fasilit
Pemerintahan
JAKARTA Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dal
Pemerintahan
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan aturan mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Pemerintahan
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data pasa
Ekonomi
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyerukan agar para ulama dan tokoh aga
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia ke13, KH. Ma&039ruf Amin, resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa nilai perputaran uan
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap sisi lain masa mudanya sebagai pengguna setia transportasi umum kereta a
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan sistem transportasi massal, khususnya kereta
Pemerintahan