BITVONLINE.COM -Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dijadwalkan akan menerbitkan Surat Edaran (SE) mengenai mekanisme pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk karyawan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Selasa, 11 Maret 2025.
SE ini akan mengatur ketentuan terkait besaran THR, yang umumnya sebesar satu kali gaji pokok, serta waktu pembayaran yang harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa skema pemberian THR untuk karyawan swasta akan mengikuti mekanisme yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, pemerintah juga tengah mengupayakan pemberian THR bagi pengemudi ojek online (ojol), dengan target aturan terkait diterbitkan pada akhir pekan ini.
Dengan diterbitkannya SE ini, diharapkan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD dapat mematuhi ketentuan pemberian THR sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga kesejahteraan pekerja dapat terjamin menjelang perayaan Idul Fitri.
SOLO Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Ibu Kota Nusa
Politik
SOLO Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Ibu Kota Nusa
Politik
ACEH BESAR Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW bukan hanya berlaku pada zamannya, tetapi tetap aktual dan relevan untuk diimplementasikan sep
Agama
DELI SERDANG Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menggerebek sebuah gudang yang diduga digunakan unt
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah mencatat setoran pajak dari usaha ekonomi digital mencapai Rp8,77 triliun sepanjang Januari hingga Agustus 2025. ads
Ekonomi
JAKARTA Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suriyanto menyampaikan bahwa pelantikan anggota Komite Reformasi Polri bentukan peme
Pemerintahan
JAKARTA Komedian kondang Entis Sutisna alias Sule ditilang petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta Selatan lantaran masa berlaku uji
Entertainment
SOLO Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, melakukan pertemuan pribadi
Politik
PONOROGO Seorang wanita berinisial MNC (33), yang bekerja sebagai ladies companion (LC) asal Jawa Barat, ditangkap Satuan Reserse Narkob
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas Rancangan UndangUndang (RUU) Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 19 Tahun
Ekonomi
