JAKARTA — Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengungkapkan bahwa meskipun kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai Januari 2025, dampaknya terhadap sektor industri dinilai tidak terlalu signifikan. Hal ini berdasarkan komunikasi yang telah dilakukan Kementerian Perindustrian dengan berbagai sektor industri di Indonesia.
“Kalau untuk kenaikan PPN, kami sudah berkomunikasi dengan berbagai macam industri. Insyaallah tidak banyak dampaknya, apa yang dirasakan oleh industri. Kalaupun ada yang dirasakan, kami sangat terbuka untuk membantu mereka, mencari jalan keluar bersama-sama,” ujar Faisol saat menghadiri Kick Off 2nd Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (18/12/2024).Menurut Faisol, meskipun kenaikan PPN ini tidak mengganggu banyak sektor industri, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kelangsungan industri dan mendukung perekonomian nasional. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan industri dalam menjalankan kebijakan ini, demi mencegah dampak negatif yang lebih besar.Dalam kesempatan yang sama, Faisol juga memberikan penjelasan terkait dampak kenaikan PPN terhadap sektor makanan dan minuman, khususnya pada harga beberapa produk premium seperti sushi, sashimi, dan daging kelas atas, yang bahan bakunya seperti salmon, tuna, dan king crab akan dikenakan tarif PPN 12 persen.
“Tentu saja harga barang-barang seperti sushi dan sashimi, yang biasanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu dan bukan konsumsi pokok, tidak terlalu berdampak besar pada masyarakat bawah. Kami berharap kenaikan PPN ini tidak akan mempengaruhi harga produk-produk tersebut secara signifikan,” ujar Faisol.Selain produk-produk makanan mewah, beberapa barang premium lainnya seperti Wagyu dan Kobe beef juga akan dikenakan tarif PPN yang lebih tinggi mulai Januari 2025. Faisol menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah tantangan ekonomi global.Sebelumnya, pemerintah mengumumkan bahwa tarif PPN akan naik dari 11 persen menjadi 12 persen, yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung stabilitas ekonomi nasional, yang diharapkan dapat memperkuat sektor pembangunan negara.”Kenaikan tarif PPN ini dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah tantangan ekonomi global,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Senin (16/12/2024). Menurut Sri Mulyani, kebijakan ini bersifat selektif dan hanya berlaku untuk barang dan jasa yang termasuk kategori mewah.Meskipun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, seperti barang pokok dan layanan esensial, seperti kesehatan dan pendidikan, tetap akan bebas dari PPN atau dikenakan tarif lebih rendah. Hal ini dilakukan agar kebijakan tersebut tidak membebani rakyat kecil.Penerimaan dari kenaikan tarif PPN ini diharapkan dapat dialokasikan untuk mendukung program-program pembangunan pemerintah, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, Sri Mulyani mengimbau masyarakat untuk memahami kebijakan ini dengan baik dan mempersiapkan diri terhadap perubahan yang akan datang. (JOHANSIRAIT)
Baca Juga:
JAKARTA Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mendapat sorotan tajam terkait pidatonya mengenai bonus demografi yang diunggah l
Politik
MANDAILING NATAL Fenomena alam berupa semburan lumpur panas di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Nata
Peristiwa
JAKARTA Dua pemuda berinisial GT (29) dan AF (25) menjadi korban pengeroyokan brutal oleh sejumlah orang di kawasan Penjaringan, Jakarta Ut
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau dan mengevaluasi standar operasiona
Peristiwa
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
OKU TIMUR Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel) pada Kamis (24/4) siang. Seorang mahasiswa berus
Hukum dan Kriminal
PONTIANAK Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kota Pontianak, di mana mayat bayi lakilaki ditemukan terbungkus plastik di tempat sampah yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sebuah video yang menunjukkan aksi sekelompok individu mengacungkan selebaran bernada separatis di ruang sidang United Nations Perm
Nasional
