Satgas PRR Perkuat Mitigasi Bencana Susulan, Perbaikan Huntara dan Infrastruktur Kritis Dipercepat
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus memperkuat langkah antisipatif guna
NASIONAL
JAKARTA – Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mengeluarkan edaran resmi terkait penggabungan pasangan jemaah haji yang sempat terpisah saat penempatan hotel di Makkah akibat kebijakan layanan berbasis syarikah.
Aturan ini menjadi angin segar bagi ribuan jemaah, khususnya pasangan suami istri, orang tua dan anak, serta penyandang disabilitas dan pendampingnya.
Ketua PPIH Arab Saudi, Muchlis M Hanafi, menyatakan bahwa edaran yang diterbitkan pada Sabtu (17/5) ini bertujuan untuk memastikan kenyamanan dan kemaslahatan jemaah haji Indonesia selama berada di Tanah Suci.
Ia menjelaskan bahwa pemisahan jemaah dalam satu kloter terjadi karena sistem penempatan yang mengacu pada syarikah, yakni perusahaan penyedia layanan akomodasi.
"Dengan pertimbangan kemanusiaan, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bersama delapan syarikah telah menyetujui agar pasangan terpisah dapat digabungkan ke dalam satu hotel, meskipun berasal dari syarikah yang berbeda. Penyesuaian juga akan dilakukan terhadap kartu Nusuk masing-masing jemaah," ujar Muchlis, yang juga menjabat sebagai Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama RI.
Ia menambahkan, seluruh Ketua Kloter diminta segera mendata jemaah yang masuk dalam kategori pasangan terpisah untuk dilaporkan kepada sektor dan selanjutnya diproses oleh Daerah Kerja (Daker) Makkah.
"Bagi jemaah yang telah bergabung namun belum melapor secara resmi, diimbau segera melapor melalui Ketua Kloter agar keberadaan mereka tercatat oleh syarikah dan tidak menimbulkan kendala dalam pergerakan ke Arafah pada 8 Dzulhijjah," tegas Muchlis.
Untuk mempercepat proses, Kepala Daker Makkah bersama seluruh Kepala Sektor juga diminta menunjuk penanggung jawab khusus guna menangani proses penggabungan ini.
Ditargetkan, proses penggabungan pasangan yang terpisah dapat rampung maksimal dalam waktu 1x24 jam setelah kedatangan di Makkah.
Diketahui, sejak 10 Mei 2025, jemaah haji Indonesia mulai memasuki Kota Makkah setelah menyelesaikan ibadah Arbain di Madinah.
Hingga saat ini, lebih dari 120 kloter dengan total 47.014 jemaah telah diberangkatkan dari Madinah ke Makkah.
Selain itu, jemaah dari gelombang kedua yang langsung diberangkatkan dari tanah air juga telah mulai berdatangan ke Makkah melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah.
Sebanyak 14 kloter atau sekitar 5.300 calon haji tercatat masuk Makkah pada Sabtu (17/5), dan proses kedatangan jemaah gelombang II dijadwalkan berlangsung hingga 31 Mei 2025.*
(tt/a008)
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus memperkuat langkah antisipatif guna
NASIONAL
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menargetkan tidak ada lagi siswa yang
NASIONAL
MEDAN Thailand untuk sementara di babak pertama berhasil memetik kemenangan 20 atas Singapura dalam laga Piala AFF U19 tahun 2026 di Sta
OLAHRAGA
OlehRaman Krisna, Anak Kampung BatubaraJURNALIS sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Sebutan itu bukan sekadar penghormatan, mel
OPINI
JAKARTA Kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mendapat apresiasi dari berbagai kal
NASIONAL
SUMATERA UTARA PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) terus memperkuat pemeliharaan infrastruktur dan beautifikasi Ruas Tol Kuala TanjungTe
EKONOMI
MEDAN Timnas Malaysia U19 kembali menunjukkan dominasinya di Grup B Piala AFF U19 2026 setelah sukses mengalahkan Brunei Darussalam U
OLAHRAGA
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya pemberantasan judi online dengan meminta perbankan memblokir puluhan ribu re
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) dalam neger
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali membantah kabar yang menyebut dirinya akan mundur dari jabatan Bendahara
NASIONAL