Ilham Nurhidayatullah: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Usulan di Bawah Kemendagri Kemunduran

Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis), Ilham Nurhidayatullah, menyatakan bahwa Polri harus tetap berada di bawah Presiden, menanggapi isu yang berkembang terkait usul pemindahan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ilham menyampaikan pendapatnya tersebut setelah mendengar usulan yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus.

Ilham menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden sudah sesuai dengan konstitusi dan semangat reformasi yang telah berjalan. Ia menyebutkan, meskipun terdapat beberapa evaluasi terhadap kinerja Polri, secara keseluruhan Polri telah menunjukkan prestasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

“Tetap di bawah presiden, sesuai dengan konstitusi yang ada dan semangat reformasi. Polri tetap on the track seperti ini, sudah banyak prestasi yang dibuat, kalaupun ada yang kurang menjadi evaluasi penyempurnaan dalam setiap prosesnya,” kata Ilham, Sabtu (30/11/2024), di Jakarta.

Pernyataan Ilham didasarkan pada sejarah panjang pemisahan TNI dan Polri yang dimulai dari era Reformasi. Ilham menjelaskan, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan bagian dari semangat reformasi, yang diperjuangkan sejak masa pemerintahan Presiden BJ Habibie.

“Pemilihan ini bukan keputusan yang muncul begitu saja, tetapi telah melalui pembahasan panjang oleh tokoh bangsa kita. Dimulai dari Instruksi Presiden Habibie Nomor 2 Tahun 1999 dan dilanjutkan dengan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI-Polri. Keputusan Presiden Gusdur Nomor 89 Tahun 2000 dan akhirnya disahkan melalui UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,” jelas Ilham.

Menurut Ilham, usulan pemindahan Polri ke bawah Kemendagri dianggap sebagai langkah mundur yang mengingkari semangat reformasi yang telah dijalankan selama ini. Ia menyatakan bahwa tidak ada alasan kuat yang mendasari perubahan tersebut dan hal itu berisiko mengembalikan negara ke praktik-praktik otoritarian seperti di era Orde Baru.

Meskipun mendukung posisi Polri yang tetap berada di bawah Presiden, Ilham juga menekankan pentingnya evaluasi internal terkait beberapa oknum di kepolisian yang dapat merusak citra institusi tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kinerja Polri secara keseluruhan, di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, terus menunjukkan hasil yang positif.

“Saya rasa Polri saat ini di bawah pimpinan Jenderal Sigit semakin mendapat nilai positif. Kinerja reformasi birokrasi, pengungkapan kasus besar seperti narkotika dan judi online, serta pengamanan pilkada yang aman dan damai merupakan bukti nyata Polri telah berjalan dengan baik,” ujar Ilham.

Ilham juga mengapresiasi kinerja Polri dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Ia memuji Polri yang berhasil menjaga ketertiban dan keamanan mulai dari masa kampanye, masa tenang, hingga penghitungan suara.

“Peran Kapolri dan jajaran dalam mengawal proses pilkada, termasuk pengawasan di TPS dan penghitungan suara, sangat signifikan dan berdampak. Pilkada berjalan dengan tertib, aman, damai, dan tentram,” ujar Ilham.

Dengan segala pencapaian dan kontribusinya dalam menjaga keamanan negara serta melaksanakan reformasi internal, Ilham menegaskan bahwa Polri harus tetap berada di bawah Presiden. Ia percaya bahwa dengan tetap berpegang pada prinsip semangat reformasi, Polri akan terus berkembang dan berkontribusi positif untuk masyarakat.

(JOHANSIRAIT)