BPS: Pengangguran di Sumut Naik Jadi 411 Ribu Orang pada Mei 2026
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara terus bertambah pada Mei 2026
EKONOMI
JAKARTA -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan klarifikasi terkait wacana penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi pengemudi ojek online (ojol). Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum ada keputusan final.
“Saya sudah bilang, ini masih di-exercise. Tunggu sampai selesai baru kita ungkap, yang jelas kami ingin semuanya adil,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).
Bahlil juga menyayangkan kesimpulan prematur yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus menyusun kriteria penerima subsidi berdasarkan prinsip keadilan dan kebutuhan yang relevan.
Dalam diskusi sebelumnya di kediamannya, Rabu (27/11/2024), Bahlil memberi sinyal bahwa ojol tidak termasuk dalam kriteria penerima subsidi BBM. Alasannya, ojek online dianggap sebagai kendaraan yang digunakan untuk kegiatan usaha.
Sebagai alternatif, pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi BBM menjadi kombinasi blending, yakni dengan penyaluran langsung berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta subsidi barang. Bahlil menyebut subsidi barang akan diarahkan untuk kendaraan berpelat kuning, sedangkan ojol kemungkinan besar dikecualikan.
“Ojek itu, alhamdulillah, motornya dipakai untuk usaha. Masa yang seperti itu harus disubsidi?” ujar Bahlil.
Pernyataan Bahlil menuai reaksi keras dari pengemudi ojol. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk tantangan terhadap pengemudi ojol.
“Pernyataan ini blunder dan memicu gelombang protes besar-besaran dari pengemudi ojol,” kata Igun, Kamis (28/11/2024).
Ia mengingatkan bahwa sejak 2018, pihaknya telah meminta pemerintah untuk memberikan legalitas pada ojol sebagai angkutan umum berpelat kuning. Namun, upaya tersebut belum terealisasi hingga saat ini.
Igun menambahkan bahwa keberadaan subsidi sangat penting untuk meringankan beban operasional para pengemudi ojol yang menggantungkan hidupnya dari layanan ini. Jika subsidi dihapus, para pengemudi terancam menghadapi kenaikan biaya yang signifikan.
Para pengemudi ojol mengancam akan menggelar aksi besar-besaran jika pemerintah benar-benar mengesampingkan mereka dari penerima subsidi BBM.
“Kami mendesak pemerintah segera memberikan kejelasan. Jika ojol tidak masuk kriteria subsidi, maka kami siap turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kami,” pungkas Igun.
Sementara itu, Kementerian ESDM terus melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah kebijakan yang tepat, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Bahlil mengimbau agar semua pihak bersabar hingga kajian selesai dan keputusan resmi diumumkan.
(N/014)
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara terus bertambah pada Mei 2026
EKONOMI
MEDAN Kasus kematian seorang perempuan berinisial L (30) di Kota Medan, Sumatera Utara, masih menyisakan tanda tanya.Keluarga korban mer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang menegaskan seluruh fakta harus diungkap secara terbuka dalam persidangan kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH UTARA Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di berbagai daerah. Di Gampong Co
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial BI alias Zilla (34), warga Kecamatan Teluk Mengkudu, K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan pemberian uang sebesar Sin12.500 dari pihak Pemerintah Kabupaten Ku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengungkap enam alasan utama yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, Deni Syahputra, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana Belanja Tidak Terd
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun resmi memberangkatkan 38 anggota Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Simalungun untuk me
NASIONAL
LHOKSEUMAWE Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat terus mempercepat pemulihan infrastruktur di sejumlah wilayah Aceh yang terd
NASIONAL