Kapolda Aceh dan Ketua BRA Satu Suara Jaga Kamtibmas Lewat Program Reintegrasi
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh
NASIONAL
JAKARTA - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengungkapkan bahwa 12 kementerian dan lembaga kini telah menerima anggaran belanja tambahan (ABT) sebagai bagian dari realisasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) 2026-2028.
Adapun ke-12 instansi tersebut adalah Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Perkembangan ini dinilai menjadi momentum penting untuk mempercepat pemulihan hunian, infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, transportasi, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya di 53 kabupaten/kota terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Baca Juga:
"Anggaran 12 kementerian dan lembaga sudah masuk dalam pagu. Artinya, mereka sudah dapat memulai realisasi kegiatan dalam Rencana Induk, mulai dari proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan," kata Ketua Perencanaan dan Pengendalian Posko Nasional Satgas PRR, Brigjen TNI Andre Julian, di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Menurut Andre, masuknya anggaran ke dalam pagu membuka jalan bagi kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyelesaian dokumen, pengadaan barang dan jasa, penandatanganan kontrak, hingga pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan. Satgas PRR memastikan akan terus memantau setiap tahapan tersebut agar proses administrasi berjalan cepat tanpa mengurangi ketepatan sasaran dan akuntabilitas program.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi salah satu instansi yang telah memulai proses pengadaan dan pelelangan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) komunal. Pekerjaan fisik pembangunan huntap ini ditargetkan mulai berjalan pada awal September 2026.
"Semakin cepat anggaran masuk ke pagu K/L, semakin cepat pula kementerian dan lembaga tersebut harus memulai pekerjaannya. Kementerian PKP, misalnya, sudah memulai proses pengadaan dan lelang, kemudian pekerjaan ditargetkan berjalan pada awal September," ujar Andre.
Secara keseluruhan, Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2026-2028 memuat 11.520 kegiatan dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun. Program besar ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh 33 kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah terdampak agar proses pemulihan dapat berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.
Sementara itu, pengajuan anggaran untuk 20 kementerian dan lembaga lainnya masih dalam proses di Kementerian Keuangan, dengan tahapan yang bervariasi mulai dari penelaahan, verifikasi dokumen, hingga penyesuaian dan pemeriksaan ulang data. Instansi yang masih berproses ini mencakup sektor kehutanan, keagamaan, UMKM, perdagangan, pertanahan, pendidikan tinggi, industri, lingkungan hidup, kebudayaan, kebencanaan, dan sejumlah bidang lainnya.
Satgas PRR menegaskan akan terus mengawal penyelesaian proses tersebut sekaligus mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk segera menindaklanjuti kebutuhan administrasinya. Konsistensi dokumen dan ketepatan data dinilai penting agar penetapan anggaran dapat diselesaikan lebih cepat sehingga program pemulihan bisa bergerak serentak di seluruh daerah terdampak.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa anggaran yang telah tersedia harus segera diwujudkan menjadi pekerjaan nyata di lapangan.
"Kementerian dan lembaga yang anggarannya sudah turun dari Kementerian Keuangan kita dorong segera bekerja," kata Tito dalam keterangannya.* (dh)
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jaks
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengungkapkan bahwa 12 kementerian dan le
PEMERINTAHAN
PASAMAN BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyelaraskan pemanfaatan tambahan
PEMERINTAHAN
OlehDian Pratama PurbaSEBUAH video yang memperlihatkan keluhan warga terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU) di Kota Medan menjadi per
OPINI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah bersama DPR RI segera mencari solusi agar Program Makan Bergizi Gratis
POLITIK
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara menanggapi isu yang beredar mengenai rencana Presiden Prabowo Su
NASIONAL
JAKARTA Istana merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dar
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan kesengajaan yang menjadi penyebab kelangkaan semen dan
EKONOMI
BINJAI Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebatang pohon besar tumbang di kawasan Tanah Lapang Merdeka, Kota Binjai, Kamis (30
PERISTIWA