Kelompok Tani Gugat Bupati Simalungun ke PTUN, Sengketa Kebun Plasma Memanas
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pada tahun 2025, pemerintah akan melaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk sekitar 800 ribu guru, baik ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun non-ASN, guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
“Dalam upaya meningkatkan kualitas guru, pada tahun 2025 akan dilaksanakan pendidikan profesi guru (PPG) untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1,” ujar Prabowo dalam arahannya.
Presiden menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 249.623 guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan D4 atau S1. Untuk itu, pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan bagi para guru tersebut agar dapat melanjutkan studi ke jenjang D4 atau S1 secara bertahap mulai tahun 2025.
“Untuk guru yang belum berpendidikan D4 dan S1, pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang tersebut secara bertahap,” lanjutnya.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti upaya peningkatan kesejahteraan bagi guru-guru non-ASN yang belum mendapatkan sertifikasi. Pemerintah sedang membahas program bantuan tunai (cash transfer) bagi guru non-ASN yang berhak menerima. Besaran dan jumlah penerima bantuan tersebut akan diumumkan pada tahun 2025.
“Saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) sedang melakukan pendataan untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran, dengan mencocokkan nama dan alamat para guru non-ASN yang berhak menerima,” ungkap Prabowo.
Pendidikan profesi guru PPG yang direncanakan pada 2025 ini diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia serta memberikan kesempatan yang lebih merata bagi seluruh guru di berbagai daerah.
(N/104)
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
MIMIKA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti minimnya penerangan di ruang kelas saat meninjau Sentra Pendidikan di Kabupaten Mim
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menj
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh agama serta pelaku sejar
NASIONAL
JAKARTA Advokat Ahmad Khozinudin menuding pakar hukum tata negara Feri Amsari telah dikriminalisasi setelah dilaporkan ke Polda Metro Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peneliti Australian National University (ANU), Sana Jaffrey, menyoroti perubahan pendekatan politik Presiden ke7 RI Joko Widodo
POLITIK
JAKARTA Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menilai progres
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan pidana nonpenjar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali menggugat UndangUndang Partai Politik ke Mahkamah Konsti
POLITIK
BANDA ACEH Delegasi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) melakukan kunjungan strategis ke sejumlah perguruan tinggi vokasi serta menja
PENDIDIKAN