Kekuatan Militer Menguat di Asia Tenggara: Dampaknya pada Politik dan Demokrasi

JAKARTA- Kekuatan militer di Asia Tenggara semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir, dengan sejumlah negara menguatkan peran militer dalam pemerintahan. Salah satu contoh terbaru adalah penunjukan Luong Cuong, seorang jenderal militer, sebagai presiden Vietnam bulan lalu, menggantikan presiden sipil. Sebagai bagian dari tren yang lebih luas, Prabowo Subianto, mantan komandan pasukan khusus Indonesia, juga resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia pada 2024, membawa sejumlah pejabat militer lainnya ke dalam kabinetnya, yang dijuluki sebagai kabinet “paling militer” dalam sejarah pasca-Suharto.

Tidak hanya Indonesia dan Vietnam, namun negara-negara lain di kawasan ini juga menunjukkan pengaruh militer yang besar dalam politik. Myanmar, yang sejak 2021 berada di bawah kendali junta militer setelah kudeta, merupakan contoh ekstrem dari dominasi militer di pemerintahan. Di Kamboja, kekuatan militer di bawah partai pemerintah CPP semakin terorganisir, dengan tentara menjadi instrumen utama bagi dinasti Hun Sen yang telah berkuasa selama beberapa dekade.

Sementara itu, negara-negara seperti Thailand, yang pernah dikuasai oleh militer antara tahun 2014 dan 2023, terus memberikan pengaruh besar meskipun telah mundur secara resmi. Kepemimpinan militer juga semakin menonjol di sektor bisnis, dengan perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh angkatan bersenjata, seperti Viettel di Vietnam, yang mengendalikan sektor telekomunikasi utama, atau unit-unit bisnis yang dimiliki oleh keluarga Prabowo di Indonesia.

Peneliti menilai bahwa militerisasi yang meningkat di Asia Tenggara bukan hanya fenomena politik lokal, tetapi juga merupakan bagian dari tren global yang lebih besar. Seperti yang dikatakan oleh Joshua Kurlantzick, seorang peneliti senior di Council on Foreign Relations, “Militer yang sebelumnya dianggap tidak relevan sebagai penguasa kini telah kembali berkuasa, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di berbagai negara lain, seperti di Afrika dan Timur Tengah.”

Sebagian besar negara di kawasan ini, seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura, masih mempertahankan kendali sipil atas militer, meskipun belanja militer di kawasan ini terus meningkat. Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), anggaran militer Asia Tenggara meningkat lebih dari dua kali lipat antara tahun 2000 dan 2021, mencapai lebih dari USD 43 miliar. Namun, di negara-negara seperti Singapura dan Brunei, meskipun belanja pertahanan tinggi, pengaruh militer atas politik cenderung terbatas.

Para analis juga menyoroti bahwa ketegangan di Laut China Selatan, dengan sikap China yang semakin agresif, telah mendorong negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia untuk memperkuat kekuatan militer mereka. Di sisi lain, Filipina, meskipun berada di garis depan dalam perselisihan dengan China, menolak keras militerisasi politik, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan kontrol sipil atas angkatan bersenjata.

Namun, semakin banyaknya negara yang dikuasai atau dipengaruhi oleh militer menunjukkan adanya risiko besar terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Seperti yang diperingatkan oleh Kurlantzick, dominasi militer sering kali bersekutu dengan oligarki dan politisi yang merusak pertumbuhan ekonomi dan inovasi, sehingga menurunkan kualitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Satu-satunya negara yang relatif bebas dari tren ini adalah Timor-Leste, yang sejak kemerdekaannya pada 2002 telah dipimpin oleh pemimpin gerilyawan dan militer, Xanana Gusmao. Timor-Leste adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang secara rutin diperingkatkan sebagai “negara bebas” oleh lembaga-lembaga internasional seperti Freedom House.

Seiring dengan meningkatnya pengaruh militer di kawasan ini, tantangan besar bagi demokrasi di Asia Tenggara adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan hak-hak rakyat untuk menentukan nasib mereka tanpa campur tangan militer yang berlebihan.

(JOHANSIRAIT)