Warga Tapteng Keluhkan Bantuan Bencana Tak Cair, Bobby Nasution Ungkap Penyebabnya
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkap salah satu penyebab masih minimnya penyaluran bantuan kepada warga korban banjir
PEMERINTAHAN
ASAHAN- Ratusan warga yang berasal dari empat kecamatan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Sumut), kembali melakukan aksi unjuk rasa pada Senin (18/11/2024), mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera merealisasikan perbaikan jalan rusak yang sudah lama dikeluhkan. Dalam aksi tersebut, para demonstran menuntut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut, Mulyono, untuk turun langsung melihat kondisi jalan yang rusak tersebut.
Aksi protes yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB tersebut dipenuhi dengan sorakan keras dan teriakan dari warga yang merasa kecewa dengan janji-janji yang belum juga terealisasi. Para demonstran, yang terdiri dari berbagai kalangan usia, mulai dari remaja hingga ibu rumah tangga, kompak mengenakan pakaian serba hitam sambil mengangkat spanduk yang berisi tuntutan kepada pemerintah agar segera memperbaiki jalan yang sudah lama rusak.
Jupri Darmansyah, Koordinator Aksi, mengungkapkan bahwa warga sudah beberapa kali dijanjikan oleh pihak PUPR Sumut mengenai perbaikan jalan pada tahun 2024, dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah provinsi. Namun, hingga saat ini, perbaikan tersebut belum juga dilaksanakan. “Panggil Mulyono ke sini, dia yang bertanggungjawab sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara. Sudah berapa kali janji kepada masyarakat untuk membangun jalan ini,” ujar Jupri dalam orasinya.
Massa yang mayoritas merupakan warga dari Kecamatan Air Joman, Sei Kepayang, Rawang Panca Arga, dan Bandar Pasir Mandoge ini mengancam akan memblokir pintu tol Kisaran yang terletak hanya sekitar 1 kilometer dari lokasi aksi jika tidak ada respons dari pihak terkait. “Jika dia (Mulyono) tidak datang, kami akan bergerak ke pintu tol Kisaran. Jangan pancing kami untuk nekat,” kata orator aksi.
Sebelumnya, pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Kasubbag Tata Usaha UPTD PUPR Sumut, Ahmad Satibi Simangunsong, mengungkapkan alasan mengapa perbaikan jalan di Asahan belum dapat terealisasi. Satibi menjelaskan bahwa jalan yang dimaksud sebenarnya sudah diprogramkan untuk diperbaiki pada tahun 2023 sepanjang 10,5 kilometer dengan anggaran Rp 2,7 triliun. Namun, proyek tersebut terhenti dan kontrak diputuskan pada tahun 2024. Meski demikian, Satibi memastikan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan pada jalan provinsi di Asahan sepanjang 4,5 kilometer dengan anggaran yang sudah disiapkan.
Meskipun ada penjelasan dari pihak PUPR Sumut, warga tetap merasa kecewa karena jalan yang rusak telah menyebabkan berbagai kesulitan bagi warga, termasuk membahayakan keselamatan pengendara. Dengan adanya aksi ini, mereka berharap agar pemerintah segera menindaklanjuti perbaikan yang sudah lama dijanjikan.
Aksi ini semakin memperlihatkan ketegangan antara warga dan pemerintah provinsi terkait masalah infrastruktur yang sudah berlarut-larut, dan memperlihatkan betapa besar harapan masyarakat Asahan untuk segera mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dalam memperbaiki kondisi jalan yang rusak.
(JOHANSIRAIT)
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkap salah satu penyebab masih minimnya penyaluran bantuan kepada warga korban banjir
PEMERINTAHAN
MEDAN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumatera Utara menargetkan pembentukan enam de
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menekankan agar pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) tingkat Kabu
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang memanfaatkan hari libur untuk turun langsung ke desadesa dalam agenda Jelaja
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap seorang guru swasta berinisial AS, 39 tahun, dalam kasus dugaan per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang dig
NASIONAL
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan delapan saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkere
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai sejumlah pernyataan pejabat Istana memperkuat kesan bahwa
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi pengurus Medan Maluku Bersatu (MMB) di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Senin
PEMERINTAHAN
MEDAN Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Taufan Agung Ginting, menilai pengunduran diri Bupati Humbang Ha
POLITIK