Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
MEDAN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumatera Utara menargetkan pembentukan enam desa antikorupsi pada 2026.
Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel di wilayah Sumatera Utara.
Baca Juga:Kepala Dinas PMD Dukcapil Sumut, Parlindungan Pane, mengatakan program tersebut merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Sumut untuk memperkuat integritas di tingkat desa melalui pendekatan pencegahan korupsi.
"Ini merupakan terobosan dari Pak Gubernur untuk terus memperluas Desa Antikorupsi di Sumut. Tahun ini akan ada enam Desa Antikorupsi yang terbentuk," kata Parlindungan, Senin, 13 April 2026.
Ia menjelaskan, pada 2023 Sumatera Utara baru memiliki satu desa antikorupsi, yakni Desa Pulau Sejuk di Kabupaten Batubara yang kemudian ditetapkan sebagai desa percontohan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi empat desa pada 2025 setelah mendapat pengakuan dari KPK RI.
Empat desa itu masing-masing berada di Kabupaten Labuhanbatu, Deli Serdang, Tapanuli Selatan, dan Labuhanbatu Utara.
Parlindungan menyebut, program desa antikorupsi merupakan inisiatif KPK untuk mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Program ini menitikberatkan pada lima aspek utama, yakni tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta penguatan kearifan lokal.
Menurut dia, syarat untuk menjadi desa antikorupsi tidak sederhana karena harus melalui penilaian ketat dari KPK, termasuk dukungan dari aparat penegak hukum di daerah.
"Penilaiannya cukup ketat, termasuk harus ada dukungan dari aparat penegak hukum setempat," ujarnya.
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN