Golkar Fokus pada Etika dan Hukum dalam Uji Kelayakan Capim dan Cadewas KPK

JAKARTA- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendalami dua aspek utama dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper) calon pimpinan (Capim) dan calon dewan pengawas (Cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua aspek tersebut adalah etika dan hukum, yang dianggap saling berkaitan dan saling melengkapi dalam menentukan kelayakan calon pemimpin lembaga antikorupsi tersebut.

Soedeson Tandra menegaskan bahwa penilaian terhadap calon pimpinan KPK tidak hanya berhenti pada aspek teknis semata, namun juga harus memperhatikan faktor etika dan latar belakang hukum calon tersebut. Dalam pernyataan yang disampaikan kepada wartawan pada Kamis (14/11), Tandra menjelaskan bahwa etika dan hukum adalah dua pilar yang tak bisa dipisahkan.

“Di Golkar, ada dua hal penting yang akan kami gali, yaitu di ranah etika dan ranah hukum,” ujarnya. Tandra lantas memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan antara etika dan hukum. Ia mengibaratkan etika sebagai laut, sedangkan hukum adalah kapal yang mengarunginya. “Etika itu lautan, hukum itu kapalnya. Kalau kapal tidak ada laut, ya, kapal itu tidak bisa berlayar,” jelasnya, menggambarkan betapa pentingnya keduanya dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dalam kesempatan tersebut, Tandra juga menekankan bahwa pihaknya tidak ingin kejadian-kejadian buruk di masa lalu, di mana pimpinan KPK terjerat kasus korupsi, terulang kembali. Ia mengatakan, untuk itu, sangat penting bagi Komisi III DPR untuk menggali latar belakang calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas), serta memastikan tidak ada cacat etik atau hukum yang menyertai calon-calon tersebut.

“Nah, apa maksudnya saya begitu? Kita akan gali latar belakang dari calon-calon baik itu calon pimpinan maupun calon Dewasnya. Dari segi etikanya, semuanya harus beres,” kata Tandra.

Ia menambahkan, setelah memastikan tidak ada masalah dari segi etika dan latar belakang calon, barulah mereka akan melanjutkan ke pembahasan aspek teknis lainnya yang lebih berkaitan dengan kemampuan dan kompetensi para calon.

Rencananya, Komisi III DPR RI akan melanjutkan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK pekan depan. Uji tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa para calon yang akan memimpin KPK memenuhi kriteria etik dan hukum yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas besar sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebelumnya, publik telah menyaksikan beberapa kasus yang menodai integritas KPK, di mana beberapa pimpinan KPK tersangkut masalah hukum, yang akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, dalam proses seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK kali ini, banyak pihak yang berharap agar calon yang terpilih adalah mereka yang tidak hanya memiliki kapasitas dan integritas tinggi, tetapi juga memiliki rekam jejak yang bersih dari masalah etik dan hukum.

Fraksi Golkar, sebagaimana diungkapkan oleh Tandra, sangat mengutamakan integritas calon pemimpin KPK. Bagi mereka, memilih pemimpin KPK yang memiliki rekam jejak yang bersih dari segala bentuk pelanggaran etik atau hukum adalah kunci untuk memastikan keberhasilan KPK dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga anti-korupsi. Tandra mengingatkan bahwa KPK harus dipimpin oleh orang yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki komitmen moral yang tinggi untuk memberantas korupsi.

Dengan semakin mendalamnya pengawasan dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK, diharapkan dapat terpilih pemimpin yang benar-benar memiliki integritas dan komitmen dalam menjaga keberlangsungan pemberantasan korupsi di Indonesia. Proses seleksi ini juga menjadi kesempatan penting untuk memperbaiki citra KPK yang sempat tercoreng akibat kasus-kasus hukum yang melibatkan pejabat sebelumnya.

(JOHANSIRAIT)