Jaksa Agung: Tersangka Kasus Korupsi Timah Diminta Buka Mulut untuk Ungkap Pihak Terlibat

JAKARTA- Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengusut kasus dugaan korupsi pengelolaan timah yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun, meskipun ia mengungkapkan adanya kesulitan dalam proses penyidikan. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI pada Rabu (13/11/2024), Burhanuddin menyampaikan bahwa pihaknya mengharapkan keterbukaan dari para tersangka dan saksi untuk membantu mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut.

Kasus ini telah menarik perhatian publik, terutama karena kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengelolaan timah yang tidak transparan dan diduga melibatkan sejumlah pihak penting. Benny K Harman, anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat, dalam rapat tersebut mempertanyakan kelanjutan kasus ini, khususnya mengenai tokoh utama yang sebelumnya disebut-sebut terlibat namun hingga kini belum jelas perkembangannya.

Benny menyoroti bahwa dalam rapat sebelumnya, ada nama-nama yang disebut sebagai tokoh utama dalam kasus ini. Namun, hingga saat ini, menurut Benny, kasus tersebut terkesan mandek dan tidak ada perkembangan yang signifikan. Benny juga mempertanyakan kenapa prosesnya sudah sampai pada tahap penuntutan dan persidangan, namun tidak ada kejelasan mengenai siapa saja yang bertanggung jawab dalam skandal besar ini.

Baca Juga:

• Bupati Tapteng Perintahkan Cabut Sawit di Hutan Lindung Dolok Sigordang: Pelaku Terancam Pidana
• Warga Tanjung Tiram dan Talawi Keluhkan Gangguan Listrik Berkepanjangan, PLN Diminta Tanggap

Menanggapi pertanyaan tersebut, Jaksa Agung Burhanuddin menjelaskan bahwa pihaknya memang menghadapi sejumlah tantangan dalam menyelesaikan kasus ini. “Kami tidak akan terhenti di sana. Memang ada isu-isu si A, si B, dan lainnya. Namun, dalam hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, kami mengharapkan mereka lebih terbuka dan mengungkap siapa yang ada di belakangnya,” ungkap Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, meskipun pihaknya telah memeriksa para tersangka, hingga saat ini mereka belum memberikan informasi yang cukup mengenai pihak-pihak lain yang terlibat dalam dugaan korupsi ini. Jaksa Agung berharap ada lebih banyak keterbukaan dari pihak-pihak yang sudah diperiksa agar proses pengusutan bisa berjalan lebih lancar dan terang.

Baca Juga:

• Mayat Pria Ditemukan di Plafon Pabrik Obat Pulogadung, Polisi Selidiki Penyebab Kematian
• Skandal Dana Desa di Padangsidimpuan: Mantan Kadis PMD Didakwa Potong ADD 18% Tiap Desa, Bukti Aliran Dana Terkuak di Pengadilan Tipikor

Skandal pengelolaan timah ini diketahui telah menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, diperkirakan mencapai Rp 300 triliun, serta menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif. Kasus ini melibatkan beberapa perusahaan yang diduga tidak hanya melakukan penyalahgunaan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga melakukan manipulasi data dan pelaporan yang merugikan negara.

Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa sektor pertambangan timah di Indonesia telah mengalami kerugian yang luar biasa, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Penyimpangan dalam pengelolaan ini menyebabkan degradasi lingkungan yang tidak hanya merusak alam tetapi juga menambah beban sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Jaksa Agung menegaskan bahwa penyidikan dalam kasus ini masih berlanjut dan pihaknya akan terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini dapat diproses secara hukum. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa keterbukaan dari para tersangka dan saksi sangat penting untuk mempercepat proses penyelidikan dan mengungkap siapa saja yang berada di balik kasus ini.

“Seharusnya mereka yang sudah tersangka bisa lebih banyak berbicara mengenai siapa yang terlibat. Dengan begitu, kami bisa mengungkap lebih jauh siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam kerugian negara yang sangat besar ini,” tegas Burhanuddin.

Pihak kejaksaan juga berencana untuk terus berkoordinasi dengan lembaga terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memastikan bahwa kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan transparan.

Meskipun menghadapi sejumlah kendala dalam penyidikan, Burhanuddin tetap optimis bahwa kasus ini bisa dibuka secara terang benderang jika para tersangka dan saksi lebih kooperatif. “Kami ingin memastikan bahwa kasus ini dapat terungkap secara menyeluruh, dan kami berharap semua pihak yang terlibat dapat memberikan keterangan yang jelas,” tambahnya.

(JOHANSIRAIT)