Polres Tanjab Timur Gelar Apel Kesiapsiagaan Karhutla, Pastikan Personel Siap Hadapi Musim Kemarau
TANJUNG JABUNG TIMUR Polres Tanjung Jabung Timur menggelar apel gabungan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di halaman Map
NASIONAL
NIAS SELATAN – Sejumlah tokoh masyarakat dan pelapor di Kabupaten Nias Selatan menyatakan kekecewaan atas lambatnya penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pungutan liar Dana Dacil serta kasus dugaan mark up anggaran pembangunan dan rehabilitasi Gedung SD Negeri No. 071207 Laowi, Kecamatan Somambawa.
Kedua perkara ini diduga melibatkan oknum staf Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
Menurut FG, salah satu tokoh masyarakat Nias Selatan, keterlambatan penanganan kasus membuat masyarakat menaruh rasa kecewa terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Nias Selatan yang dipimpin oleh Edmon Novvary Purba, S.H., M.H.Baca Juga:
"Kami berharap Kejari Nias Selatan segera menggelar perkara, apakah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Kalau tidak, sebaiknya SP-3 agar tidak menjadi bahan pembicaraan di masyarakat," kata FG, Kamis (4/12).
Liusman Ndruru, S.Sos., M.Si., pelapor kasus Dana Dacil, menambahkan, meski pihaknya telah memberikan keterangan dan alat bukti, serta puluhan saksi telah diperiksa, status perkara masih abu-abu.
"Surat pemberitahuan perkembangan hasil penanganan perkara pun belum saya terima, meski sudah saya surati secara formal," ujarnya.
Sementara pelapor kasus mark up anggaran SD Negeri No. 071207 Laowi, IW, menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan, yaitu Rp2,75 miliar, padahal pembangunan terbatas pada pagar dan plafon.
"Kami berharap Kejari Nias Selatan menuntaskan kasus ini secara transparan, profesional, dan penuh tanggung jawab. Jangan sampai ada kesan tebang pilih," katanya.
Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Edmon Novvary Purba, S.H., M.H., yang dikonfirmasi terkait kasus Dana Dacil menyatakan pihaknya masih membutuhkan dukungan bukti dari pelapor.
Untuk kasus mark up anggaran SD, Edmon menjelaskan masih menunggu hasil cek fisik dan perhitungan dari Dinas PU-TR Nias Selatan.
Kritikan ini menyoroti profesionalisme dan transparansi institusi penegak hukum di Nias Selatan, sekaligus menjadi perhatian Jaksa Agung Republik Indonesia dalam mengawasi proses penanganan kasus korupsi di daerah.*
(dh)
TANJUNG JABUNG TIMUR Polres Tanjung Jabung Timur menggelar apel gabungan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di halaman Map
NASIONAL
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas&039ud menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada publik terkait polemik yang belakangan me
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung
NASIONAL
TANJUNG TIRAM Suasana penuh kekhusyukan dan keagamaan menyelimuti pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) Tingkat Kecamatan Tanj
AGAMA
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD meminta masyarakat turut mengawasi jalannya persidangan kasus penyiraman air keras terhadap akti
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah keXXX Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Asahan, S
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) Pengasuh
NASIONAL
JAKARTA Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menguat pada Senin (27/4
POLITIK
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bergerak cepat melakukan koordinasi intensif untuk membebaskan empat warga negara Indonesia (WN
INTERNASIONAL
JAKARTA Seorang prajurit TNI kembali dilaporkan gugur dalam misi perdamaian Perserikatan BangsaBangsa (PBB) di Lebanon. Insiden tersebut
INTERNASIONAL