JAKARTA — Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan atau Cepy, mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera menuntaskan persoalan Pasar Tumpah Kramat Jati, Jakarta Timur.
Menurut dia, persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu tidak cukup diselesaikan hanya melalui penertiban pedagang.
Budi menilai keberadaan Pasar Tumpah Kramat Jati berkaitan dengan sejumlah persoalan sekaligus, mulai dari distribusi pangan, mata pencaharian pedagang, kemacetan, kebersihan, hingga tata kelola pasar.Baca Juga:
Menurut dia, aktivitas pedagang di luar kawasan resmi Pasar Induk Kramat Jati tidak muncul tanpa alasan.
Besarnya aktivitas perdagangan dan keterbatasan ruang di pasar resmi membuat kegiatan perdagangan berkembang ke area di sekitarnya.
"Pasar tumpah Kramat Jati ini jangan hanya dilihat sebagai pedagang yang mengganggu jalan. Di sana ada rantai ekonomi yang panjang, mulai dari bandar, pengecer, pedagang kecil, kuli panggul, warung makan, sampai jasa angkutan," kata Cepy.
Ia mengatakan Pasar Induk Kramat Jati memiliki peran penting dalam distribusi sayur dan buah untuk Jakarta dan wilayah sekitarnya.
Karena itu, kebijakan pemerintah, menurut dia, harus tetap menjaga fungsi distribusi pangan sekaligus mengurangi dampak buruk bagi masyarakat.
"Kalau ditutup atau digusur begitu saja, persoalannya hanya pindah. Tetapi kalau dibiarkan tanpa aturan, warga yang menjadi korban karena macet, sampah, bau dan trotoar yang tidak bisa digunakan," ujarnya.
Cepy menyebut setidaknya ada tiga persoalan utama yang perlu dibenahi, yakni keterbatasan ruang, pengelolaan sampah, dan lemahnya penataan aktivitas perdagangan.
"Ini bukan sekadar persoalan pedagang. Penyakitnya adalah tempat yang tidak cukup, sistem logistik yang masih semrawut dan tata kelola yang belum terintegrasi," katanya.
Masalah sampah juga menjadi perhatian. Sisa sayur dan buah yang menumpuk dinilai dapat mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan.
JAKARTA Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan atau Cepy, mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung se
NASIONAL
MEDAN Peluncuran operasional uji coba Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang berbasis bus listrik mendapat sambutan positif dari dunia usaha.
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghadirkan Pangasean Siregar, Site Engineer PT Hutama Karya (Persero),
HUKUM DAN KRIMINAL
RIAU Setelah 11 tahun menghilang, Tengku Muhammad Nasir akhirnya ditangkap tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Sektor Jagakarsa mengungkap identitas pria tanpa busana yang diduga memukul sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Sepekan berlalu sejak kasus dugaan keracunan setelah konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo,
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus rudapaksa terhadap seorang remaja berinisial SRA di Kota M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi pameran foto bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar Pewarta Foto Indone
PEMERINTAHAN
MEDAN Persaingan menuju Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai mengerucut pada dua nama calon Ketua DPD Partai D
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat angkutan laut. Penilaian itu disampaikan setelah
NASIONAL
