Cepy meminta pemerintah tidak hanya menyalahkan pedagang, tetapi juga membenahi sistem pengangkutan sampah.
"Jangan sampai pedagang disalahkan terus karena sampah, tetapi sistem pengangkutannya tidak disiapkan dengan baik. Harus ada target yang jelas, misalnya tidak boleh ada gunungan sampah yang menginap lebih dari satu hari," kata Cepy.
Ia juga meminta dugaan pungutan liar dan intimidasi terhadap pedagang ditangani secara transparan.
Menurutnya, pedagang harus memiliki saluran pengaduan yang aman.
"Kalau memang ada pungli atau intimidasi, jangan dibiarkan. Pedagang harus tahu kepada siapa mengadu dan pemerintah harus menjamin mereka tidak mendapat tekanan karena melapor," ujarnya.
Cepy meminta Pramono Anung memanfaatkan momentum pemerintahan saat ini untuk menyelesaikan persoalan Pasar Kramat Jati secara menyeluruh.
"Kalau Pak Pramono ingin menyelesaikan persoalan yang tertunda dari gubernur-gubernur sebelumnya, Pasar Kramat Jati ini salah satu ujiannya. Jangan berhenti pada penertiban, tetapi selesaikan akar masalahnya," kata dia.
Ia mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, kepolisian, perwakilan pedagang, serta warga sekitar.
"Harus ada satu komando. Jangan pedagang berhadapan dengan satu dinas, lalu masalah jalan menjadi urusan dinas lain dan sampah menjadi urusan yang berbeda. Semua harus duduk bersama dan memiliki target yang sama," tuturnya.
Untuk jangka pendek, Cepy mendorong pemerintah mengatur pembagian zona dan jam aktivitas.
Bongkar muat kendaraan besar dapat dipusatkan pada malam hingga dini hari.
Sementara aktivitas pedagang eceran ditempatkan pada zona tertentu pada pagi hingga sore hari.
JAKARTA Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan atau Cepy, mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung se
NASIONAL
MEDAN Peluncuran operasional uji coba Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang berbasis bus listrik mendapat sambutan positif dari dunia usaha.
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghadirkan Pangasean Siregar, Site Engineer PT Hutama Karya (Persero),
HUKUM DAN KRIMINAL
RIAU Setelah 11 tahun menghilang, Tengku Muhammad Nasir akhirnya ditangkap tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Sektor Jagakarsa mengungkap identitas pria tanpa busana yang diduga memukul sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Sepekan berlalu sejak kasus dugaan keracunan setelah konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo,
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus rudapaksa terhadap seorang remaja berinisial SRA di Kota M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi pameran foto bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar Pewarta Foto Indone
PEMERINTAHAN
MEDAN Persaingan menuju Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai mengerucut pada dua nama calon Ketua DPD Partai D
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat angkutan laut. Penilaian itu disampaikan setelah
NASIONAL
