JAKARTA — Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan atau Cepy, mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera menuntaskan persoalan Pasar Tumpah Kramat Jati, Jakarta Timur.
Menurut dia, persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu tidak cukup diselesaikan hanya melalui penertiban pedagang.
Budi menilai keberadaan Pasar Tumpah Kramat Jati berkaitan dengan sejumlah persoalan sekaligus, mulai dari distribusi pangan, mata pencaharian pedagang, kemacetan, kebersihan, hingga tata kelola pasar.Baca Juga:
Menurut dia, aktivitas pedagang di luar kawasan resmi Pasar Induk Kramat Jati tidak muncul tanpa alasan.
Besarnya aktivitas perdagangan dan keterbatasan ruang di pasar resmi membuat kegiatan perdagangan berkembang ke area di sekitarnya.
"Pasar tumpah Kramat Jati ini jangan hanya dilihat sebagai pedagang yang mengganggu jalan. Di sana ada rantai ekonomi yang panjang, mulai dari bandar, pengecer, pedagang kecil, kuli panggul, warung makan, sampai jasa angkutan," kata Cepy.
Ia mengatakan Pasar Induk Kramat Jati memiliki peran penting dalam distribusi sayur dan buah untuk Jakarta dan wilayah sekitarnya.
Karena itu, kebijakan pemerintah, menurut dia, harus tetap menjaga fungsi distribusi pangan sekaligus mengurangi dampak buruk bagi masyarakat.
"Kalau ditutup atau digusur begitu saja, persoalannya hanya pindah. Tetapi kalau dibiarkan tanpa aturan, warga yang menjadi korban karena macet, sampah, bau dan trotoar yang tidak bisa digunakan," ujarnya.
Cepy menyebut setidaknya ada tiga persoalan utama yang perlu dibenahi, yakni keterbatasan ruang, pengelolaan sampah, dan lemahnya penataan aktivitas perdagangan.
"Ini bukan sekadar persoalan pedagang. Penyakitnya adalah tempat yang tidak cukup, sistem logistik yang masih semrawut dan tata kelola yang belum terintegrasi," katanya.
Masalah sampah juga menjadi perhatian. Sisa sayur dan buah yang menumpuk dinilai dapat mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan.
Cepy meminta pemerintah tidak hanya menyalahkan pedagang, tetapi juga membenahi sistem pengangkutan sampah.
"Jangan sampai pedagang disalahkan terus karena sampah, tetapi sistem pengangkutannya tidak disiapkan dengan baik. Harus ada target yang jelas, misalnya tidak boleh ada gunungan sampah yang menginap lebih dari satu hari," kata Cepy.
Ia juga meminta dugaan pungutan liar dan intimidasi terhadap pedagang ditangani secara transparan.
Menurutnya, pedagang harus memiliki saluran pengaduan yang aman.
"Kalau memang ada pungli atau intimidasi, jangan dibiarkan. Pedagang harus tahu kepada siapa mengadu dan pemerintah harus menjamin mereka tidak mendapat tekanan karena melapor," ujarnya.
Cepy meminta Pramono Anung memanfaatkan momentum pemerintahan saat ini untuk menyelesaikan persoalan Pasar Kramat Jati secara menyeluruh.
"Kalau Pak Pramono ingin menyelesaikan persoalan yang tertunda dari gubernur-gubernur sebelumnya, Pasar Kramat Jati ini salah satu ujiannya. Jangan berhenti pada penertiban, tetapi selesaikan akar masalahnya," kata dia.
Ia mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, kepolisian, perwakilan pedagang, serta warga sekitar.
"Harus ada satu komando. Jangan pedagang berhadapan dengan satu dinas, lalu masalah jalan menjadi urusan dinas lain dan sampah menjadi urusan yang berbeda. Semua harus duduk bersama dan memiliki target yang sama," tuturnya.
Untuk jangka pendek, Cepy mendorong pemerintah mengatur pembagian zona dan jam aktivitas.
Bongkar muat kendaraan besar dapat dipusatkan pada malam hingga dini hari.
Sementara aktivitas pedagang eceran ditempatkan pada zona tertentu pada pagi hingga sore hari.
"Jam harus jelas, zonanya juga jelas. Setelah jam perdagangan selesai, kawasan harus kembali steril untuk pejalan kaki dan pengguna jalan," katanya.
Untuk mengatasi keterbatasan tempat, Cepy mengusulkan pembangunan pasar penyangga yang dapat beroperasi selama 24 jam.
Tempat tersebut dapat menampung pedagang eceran dan pelaku UMKM yang selama ini berjualan di pinggir jalan.
"Jangan hanya mengatakan pedagang harus masuk ke dalam pasar. Pemerintah juga harus menyediakan tempat yang terjangkau dan sesuai dengan karakter dagangan mereka," ujarnya.
Menurut Cepy, Perumda Pasar Jaya juga perlu menjalankan fungsi yang lebih luas.
Pengelola pasar, kata dia, tidak cukup hanya mengurus area di dalam pagar, tetapi harus ikut menata ekosistem perdagangan di sekitar pasar.
"Pasar Jaya harus menjadi manajer kawasan, bukan sekadar manajer gedung. Data kios kosong, sistem sewa dan proses mendapatkan tempat harus transparan," kata Cepy.
Ia juga mendorong digitalisasi distribusi untuk mengurangi penumpukan kendaraan dan pembeli di kawasan pasar.
"Kalau transaksi grosir bisa dipesan lebih dulu secara digital, kendaraan bisa diatur kedatangannya. Ini bisa mengurangi penumpukan kendaraan dan membuat distribusi lebih efisien," katanya.
Dalam jangka panjang, Cepy berharap pedagang Pasar Tumpah Kramat Jati tidak hanya dipandang sebagai persoalan ketertiban.
Pemerintah, menurut dia, perlu memberikan pembinaan agar pedagang dapat menjalankan usaha secara lebih tertib.
"Pedagang kecil jangan hanya ditertibkan. Mereka harus diberi kesempatan naik kelas melalui legalitas usaha, pelatihan, akses pembiayaan dan tempat berdagang yang layak," ujarnya.
Ia menegaskan, penataan Pasar Tumpah Kramat Jati harus mencari titik keseimbangan antara kepentingan warga, pedagang, dan kebutuhan pangan Jakarta.
"Formula sederhananya, tegas kepada pelanggar, rangkul pedagang dan lindungi warga. Kalau tiga hal ini bisa berjalan, Kramatjati tidak lagi menjadi masalah yang diwariskan dari satu gubernur ke gubernur berikutnya," kata Cepy.
Cepy menambahkan, persoalan Pasar Tumpah Kramat Jati juga akan menjadi salah satu materi dasar dalam pembuatan film pendek.
Film tersebut diharapkan dapat menggambarkan realitas di balik persoalan pasar, termasuk dilema antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan penataan kota.
"Film pendek ini bukan hanya menggambarkan pasar yang semrawut. Kita ingin menunjukkan kenapa persoalan itu terjadi dan bagaimana solusi konkretnya. Jadi masyarakat bisa melihat persoalan dari dua sisi," ujarnya.
Menurut Cepy, pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong penanganan Pasar Tumpah Kramat Jati yang tidak semata-mata berorientasi pada penggusuran, melainkan membangun sistem perdagangan yang lebih tertib, bersih, dan tetap mendukung kebutuhan pangan masyarakat Jakarta.
Pada akhirnya, kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan Pasar Tumpah Kramat Jati menjadi salah satu bagian dari tantangan penataan Jakarta.
Pertanyaannya, bisakah Pramono Anung menjadi Gubernur Jakarta yang benar-benar mewujudkan dan memberi solusi atas berbagai persoalan kota Jakarta yang selama ini tertunda?* (ad)
JAKARTA Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan atau Cepy, mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung se
NASIONAL
MEDAN Peluncuran operasional uji coba Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang berbasis bus listrik mendapat sambutan positif dari dunia usaha.
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghadirkan Pangasean Siregar, Site Engineer PT Hutama Karya (Persero),
HUKUM DAN KRIMINAL
RIAU Setelah 11 tahun menghilang, Tengku Muhammad Nasir akhirnya ditangkap tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Sektor Jagakarsa mengungkap identitas pria tanpa busana yang diduga memukul sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Sepekan berlalu sejak kasus dugaan keracunan setelah konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo,
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus rudapaksa terhadap seorang remaja berinisial SRA di Kota M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi pameran foto bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar Pewarta Foto Indone
PEMERINTAHAN
MEDAN Persaingan menuju Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai mengerucut pada dua nama calon Ketua DPD Partai D
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat angkutan laut. Penilaian itu disampaikan setelah
NASIONAL
