JAKARTA — Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) memprediksi bahwa Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah berpotensi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Hal ini dikarenakan posisi hilal yang masih berada di bawah kriteria imkan rukyah versi Nahdlatul Ulama (IRNU), meskipun hilal sudah terlihat di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam keterangan resmi yang diterima NU Online, LF PBNU menjelaskan bahwa pada Kamis, 19 Maret 2026, atau 29 Ramadan, tinggi hilal di Indonesia berada pada rentang 0 derajat 49 menit hingga 2 derajat 53 menit.Baca Juga:
Sementara itu, elongasi hilal tercatat berada antara 4 derajat 36 menit hingga 6 derajat 09 menit.
Walaupun hilal sudah teramati di langit Indonesia, kondisi ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal yang ditetapkan oleh NU.
Meski hilal terlihat di seluruh wilayah Indonesia, LF PBNU menegaskan bahwa posisi hilal masih berada dalam zona istihalah al-rukyah, yang secara teoritis berarti hilal tersebut tidak dapat terlihat dengan metode rukyatul hilal.
"Hilal di seluruh Indonesia berada di atas ufuk, tetapi masih di bawah kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU), sehingga berada pada zona istihalah al-rukyah," demikian pernyataan resmi LF PBNU.
Dengan kondisi ini, LF PBNU melanjutkan kegiatan rukyatul hilal pada Kamis petang sebagai bagian dari kewajiban fardlu kifayah, yang dilakukan di berbagai titik pengamatan di seluruh Indonesia.
Pengamatan hilal ini dilaksanakan baik dengan mata telanjang maupun dengan bantuan alat optik seperti teleskop dan kamera.
Meski demikian, penetapan 1 Syawal 1447 H tetap menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar oleh Kementerian Agama pada Kamis, 19 Maret 2026.
Hasil sidang isbat ini akan menjadi dasar bagi PBNU dalam menyampaikan ikhbar kepada warga Nahdlatul Ulama.
Apabila dalam rukyatul hilal tidak terdapat laporan terlihatnya hilal, Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari atau istikmal.
Dalam hal ini, 1 Syawal 1447 H diperkirakan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.
"Apabila hilal tidak terlihat dalam rukyatul hilal, maka Nahdlatul Ulama akan mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk menetapkan istikmal Ramadan sehingga 1 Syawal 1447 H berpotensi jatuh pada Sabtu Pahing, 21 Maret 2026," kata LF PBNU.
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan bahwa Idulfitri 1447 H jatuh pada 20 Maret 2026 berdasarkan hasil hisab yang mereka lakukan.
Penetapan ini tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/1.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 H.
Perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sering terjadi setiap tahunnya.
Hal ini disebabkan oleh perbedaan metode yang digunakan kedua organisasi dalam menentukan awal bulan, yaitu hisab (perhitungan astronomi) yang digunakan Muhammadiyah, dan rukyah (pengamatan langsung) yang digunakan Nahdlatul Ulama.*
(cn/ad)
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengisi waktu ngabuburit dengan pertemuan bersama Utusan Khusus Presiden (
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya peran olahraga kemasyarakatan dalam membangun masyarakat yang seh
OLAHRAGA
JAKARTA Keriuhan dini hari di kelab malam Whiterabbit, kawasan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, berubah menjadi ketegangan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) memprediksi bahwa Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah berpotensi jatuh p
AGAMA
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar kini kembali menjadi sorotan publik setelah berbalik sikap dalam polemik mengenai ijazah P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengklarifikasi mengenai pengadaan kendaraan dinas yang tercatat dalam anggaran Pemkot Medan sebesar R
PEMERINTAHAN
ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., melakukan
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku produsen yang menjual kebutu
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, mendorong agar penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
