Rapat Perdana Kemenkeu Besama 3 Wamenkeu, Sri Mulyani Tegaskan Target Keuangan Yang Tinggi

JAKARTA -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat perdana dengan tiga wakil menteri keuangan (Wamenkeu) yang baru, yaitu Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu. Rapat yang berlangsung di Jakarta ini menandai awal era baru dalam pengelolaan keuangan negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa salah satu agenda utama adalah menerima laporan lima tahunan yang telah disusun oleh wakil menteri sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa komposisi pimpinan Kementerian Keuangan kini merupakan kombinasi dari pengalaman lama dan segar, mencerminkan transisi dari pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo.

“Di era Presiden Prabowo, tidak banyak yang berubah di Kementerian Keuangan, kecuali bahwa targetnya semakin tinggi,” ungkap Sri Mulyani dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya, @smindrawati. Pernyataan ini mencerminkan optimisme dan tantangan yang akan dihadapi kementerian di masa mendatang.

Target Pendapatan dan Belanja yang Meningkat

Dalam rapat tersebut, Kementerian Keuangan memaparkan rencana APBN 2025, di mana pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, pendapatan dan belanja negara yang direncanakan meningkat dari Rp 2.802,3 triliun dan Rp 3.325,1 triliun, masing-masing di masa akhir jabatan Presiden Jokowi.

Defisit anggaran juga direncanakan mengalami peningkatan, dengan target defisit sebesar 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB), dibandingkan dengan target tahun ini yang sebesar 2,29 persen. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengungkapkan bahwa sekitar 45 persen dari total penerimaan negara, yaitu sekitar Rp 1.353,2 triliun, akan digunakan untuk membayar utang, yang terdiri dari cicilan pokok dan bunga.

Perubahan Koordinasi Kementerian

Sebagai informasi tambahan, Kementerian Keuangan kini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024. Hal ini menandakan adanya penataan tugas dan fungsi kementerian di dalam Kabinet Merah Putih yang baru.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga telah memastikan bahwa Kementerian Keuangan akan beroperasi di bawah koordinasi langsung Presiden Prabowo, yang diharapkan dapat mempermudah pengambilan keputusan dan sinergi antara kementerian.

Tantangan di Depan

Sri Mulyani dan para wakil menteri akan menghadapi tantangan besar untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, terutama dalam menghadapi beban utang yang cukup signifikan. Pemerintah akan perlu menerapkan strategi yang efektif untuk meningkatkan pendapatan negara, termasuk potensi penerimaan dari sektor pajak dan penerimaan non-pajak.

Dengan segala tantangan yang ada, Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia di era kepemimpinan Prabowo Subianto. Rapat perdana ini menjadi sinyal awal bahwa kementerian berkomitmen untuk menghadapi tantangan ke depan dengan semangat dan dedikasi tinggi.

(N/014)