Warga Bukit Mengkirai Nyaris Baku Hantam dengan Petugas PT Hutama Karya Terkait Ganti Rugi Lahan Tol Binjai-Langsa

SUMUT -Ketegangan meletus di Dusun III, Desa Bukit Mengkirai, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, saat warga setempat nyaris terlibat baku hantam dengan petugas dari PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI). Konflik ini berakar dari persoalan ganti rugi lahan yang terpakai untuk pembangunan ruas tol Binjai-Langsa.

Hondol Sianturi, salah satu pemilik lahan, mengungkapkan rasa frustrasinya. “Kami yang terdampak merasa dibodohi, ditindas, dan hak kami dirampas. Surat kami jelas, ada suratnya dan SHM,” tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi ketidakpuasan warga yang merasa terpinggirkan dalam proses ganti rugi.

Emosi warga semakin memuncak ketika mereka mengancam akan merobohkan tenda milik PT HKI yang terpasang di sekitar lokasi proyek. Beberapa warga bahkan memblokade akses jalan pengerjaan dengan bambu sebagai bentuk protes. Mereka menuding, air yang menggenangi lahan sawit mereka disebabkan buruknya drainase yang tertutup oleh pembangunan jalan tol.

Sebagian besar warga Dusun III menggantungkan hidup mereka pada pertanian sawit. “Akibat lahan sawit yang terendam, penghasilan kami menurun drastis,” keluh Hondol. Ia menambahkan bahwa mereka merasa tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah yang seharusnya menjadi bagian dari proses ganti rugi.

Belum Menerima Ganti Rugi

Sianturi menyoroti bahwa lahan yang terkena proyek seluas 3.200 meter, tetapi menurutnya, ukuran sebenarnya lebih besar dari yang dilaporkan. “Kalau ini proyek pemerintah untuk pembangunan negara, ya sah-sah saja. Tapi kami berhak mendapatkan ganti rugi yang sesuai,” ujar Sianturi. Ia merasa tidak ada transparansi dalam proses ini, dan menyebut adanya dugaan kolusi antara pengembang dan pejabat desa.

“Dari awal kami tidak pernah diajak untuk rapat atau musyawarah,” tambahnya, diiringi anggukan dari beberapa warga lain yang terlibat aksi protes.

Upaya Mediasi yang Tak Berhasil

Warga menyatakan bahwa mereka telah berupaya melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Langkat dan beberapa mediasi di Polres Langkat. Namun, suara mereka seolah tak terdengar. “Kami menduga sudah ada kongkalikong antara pihak pengembang dan kepala desa, sehingga mereka berani bertindak di lahan kami tanpa persetujuan,” ungkap Sianturi.

Ia juga memohon kepada pemerintah untuk membongkar persoalan ini secara transparan. “Kalau kami salah, ajarin kami biar benar. Kami berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar lebih peka terhadap kami, rakyat yang dirugikan,” serunya.

Tindakan Polisi dan Harapan Masyarakat

Mengantisipasi kericuhan yang berkepanjangan, pihak kepolisian telah mengamankan lokasi. Kapolsek Gebang, AKP Abed Nebo, menjelaskan bahwa mereka mendapatkan informasi tentang ketidakpuasan warga terkait proses ganti rugi yang belum terealisasi. “Kami ada di sini untuk menjaga stabilitas situasi kamtibmas agar tidak melanggar hukum,” katanya.

Abed juga berharap agar masyarakat dapat menahan diri dan menunggu penyelesaian proses administrasi yang masih berjalan. “Kita akan menengahi dan memediasi kedua belah pihak,” ujarnya.

Dengan situasi yang masih tegang, nasib warga Bukit Mengkirai di tengah proyek pembangunan tol ini tetap menjadi perhatian. Apakah hak-hak mereka akan diakui dan ditegakkan? Hanya waktu yang akan menjawab, sementara harapan akan keadilan masih menyala di hati mereka.

(N/014)