JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memprioritaskan pemeriksaan mendetail terhadap isi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik para pejabat. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyatakan bahwa struktur organisasi di Direktorat LHKPN telah mengalami perubahan signifikan sejak 2023. “Sejak kasus Rafael Alun, struktur tim berubah total.
Satgas Pemeriksaan kini bertambah menjadi lima atau enam dari sebelumnya hanya dua. Kami sekarang lebih berat ke pemeriksaan,” ujar Pahala dalam konferensi pers di gedung KPK, Selasa (21/1/2025). Sebelumnya, Direktorat LHKPN lebih berfokus pada kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat.
Namun, dengan tingginya tingkat kepatuhan saat ini, perhatian KPK beralih untuk memastikan keabsahan data harta yang tercantum dalam laporan tersebut. “Setelah menerima laporan, baik dari informasi masyarakat maupun hasil analisis internal, kami melakukan analisa lebih lanjut.
Baca Juga:
Jika ditemukan banyak harta yang tidak dilaporkan berdasarkan data tambahan, kami akan mencari data pendukung, memanggil pejabat terkait untuk klarifikasi, dan menanyakan asal-usul harta tersebut,” jelasnya. Jika analisa menemukan kejanggalan, KPK akan menyampaikan temuan tersebut kepada pimpinan lembaga. Pimpinan kemudian akan memutuskan apakah kasus tersebut perlu ditingkatkan ke tahap penyelidikan.
(CHRISTIE)
Baca Juga:
JAKARTA Kebakaran besar melanda Pasar Taman Puring yang terletak di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (28/7) sekitar puku
Peristiwa
JAKARTA Laga final Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia U23 melawan Vietnam U23 akan menjadi pertandingan bersejarah. Untuk perta
Nasional
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pembinaan warga
Pemerintahan
TAPSEL Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Selatan secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Renca
Pemerintahan
TAPSEL Sekitar 3.000 peserta dari Tapanuli Selatan dan Padangsidimpuan antusias mengikuti ajang lari Martabe Run 2025 yang digelar oleh PT
Olahraga
MEDAN Ustaz Abbas Rambe resmi menggugat Bupati Langkat, Syah Affandin, terkait persoalan pinjammeminjam uang yang belum terselesaikan. Da
Hukum dan Kriminal
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Medan terhadap tiga terdakwa kasus korupsi belanja ba
Hukum dan Kriminal
BLITAR Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Budi Hartawan, menegaskan bahwa proses per
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menemui massa aksi demo &039Indonesia Cemas&039 yang berlangsung
Nasional
OKI, Sumsel Kasus tragis di Desa Menang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menggemparkan warga setelah seorang
Hukum dan Kriminal