JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memprioritaskan pemeriksaan mendetail terhadap isi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik para pejabat. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyatakan bahwa struktur organisasi di Direktorat LHKPN telah mengalami perubahan signifikan sejak 2023. “Sejak kasus Rafael Alun, struktur tim berubah total.
Satgas Pemeriksaan kini bertambah menjadi lima atau enam dari sebelumnya hanya dua. Kami sekarang lebih berat ke pemeriksaan,” ujar Pahala dalam konferensi pers di gedung KPK, Selasa (21/1/2025). Sebelumnya, Direktorat LHKPN lebih berfokus pada kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat.
Namun, dengan tingginya tingkat kepatuhan saat ini, perhatian KPK beralih untuk memastikan keabsahan data harta yang tercantum dalam laporan tersebut. “Setelah menerima laporan, baik dari informasi masyarakat maupun hasil analisis internal, kami melakukan analisa lebih lanjut.
Baca Juga:
Jika ditemukan banyak harta yang tidak dilaporkan berdasarkan data tambahan, kami akan mencari data pendukung, memanggil pejabat terkait untuk klarifikasi, dan menanyakan asal-usul harta tersebut,” jelasnya. Jika analisa menemukan kejanggalan, KPK akan menyampaikan temuan tersebut kepada pimpinan lembaga. Pimpinan kemudian akan memutuskan apakah kasus tersebut perlu ditingkatkan ke tahap penyelidikan.
(CHRISTIE)
Baca Juga:
JAKARTA Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie mengungkapkan temuan menarik tentang k
Sains & Teknologi
JAKARTA Timnas Indonesia dipastikan lolos ke Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan akan mengikuti proses pengundian (drawing)
Olahraga
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan pertahanan adalah elemen krusial dalam menjaga kedaulatan dan kemerdekaan sebua
Pemerintahan
DELI SERDANG Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Kualanamu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 6.527 ekor kupukupu (mati),
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa perubahan fungsi eks Pasar Aksara menjadi area kafe oleh pihak ketiga sud
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum
Nasional
TAPTENG Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengintensifkan kegiatan Blue
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka ajang bergengsi Indonesia Defence 2025 Expo and Forum di JIExpo K
Pemerintahan
BANGLI Dalam upaya menjaga situasi keamanan, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas di wilayah hukumnya, Polsek Bangli, Polres Bangli, Pol
Nasional
BANGLI Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif, Polsek Bangli Polres Bangli terus m
Nasional