JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memprioritaskan pemeriksaan mendetail terhadap isi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik para pejabat. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyatakan bahwa struktur organisasi di Direktorat LHKPN telah mengalami perubahan signifikan sejak 2023. “Sejak kasus Rafael Alun, struktur tim berubah total.
Satgas Pemeriksaan kini bertambah menjadi lima atau enam dari sebelumnya hanya dua. Kami sekarang lebih berat ke pemeriksaan,” ujar Pahala dalam konferensi pers di gedung KPK, Selasa (21/1/2025). Sebelumnya, Direktorat LHKPN lebih berfokus pada kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat.
Namun, dengan tingginya tingkat kepatuhan saat ini, perhatian KPK beralih untuk memastikan keabsahan data harta yang tercantum dalam laporan tersebut. “Setelah menerima laporan, baik dari informasi masyarakat maupun hasil analisis internal, kami melakukan analisa lebih lanjut.
Jika ditemukan banyak harta yang tidak dilaporkan berdasarkan data tambahan, kami akan mencari data pendukung, memanggil pejabat terkait untuk klarifikasi, dan menanyakan asal-usul harta tersebut,” jelasnya. Jika analisa menemukan kejanggalan, KPK akan menyampaikan temuan tersebut kepada pimpinan lembaga. Pimpinan kemudian akan memutuskan apakah kasus tersebut perlu ditingkatkan ke tahap penyelidikan.
(CHRISTIE)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
