MEDAN -Wali Kota Medan Bobby Nasution kembali merespons soal dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi yang sempat menjadi sorotan publik. Bobby dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh pihak yang menilai bahwa fasilitas jet pribadi yang digunakannya merupakan bentuk gratifikasi. Dugaan ini muncul setelah foto Bobby bersama istrinya beredar di media sosial saat menaiki jet pribadi, yang diduga milik seorang konglomerat asal Medan.
Menanggapi laporan tersebut, Bobby menyatakan siap mengikuti seluruh proses yang akan dilakukan oleh KPK. Ia mengaku tidak memiliki niat untuk menghindar dan akan kooperatif terhadap penyelidikan yang berjalan.
“Saya sampaikan kemarin, tentunya saya secara pribadi akan mengikuti prosesnya. Saya tidak ada mengatakan tidak, saya pasti ikut saja,” ujar Bobby kepada awak media saat ditemui di Medan, Senin (23/9/2024).
Baca Juga:
Namun, ketika ditanya lebih lanjut apakah dirinya akan hadir secara langsung di Gedung KPK untuk memberikan klarifikasi, Bobby tidak memberikan jawaban pasti. Ia hanya menegaskan bahwa dirinya akan mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga antirasuah tersebut.
“Ikut saja, dari prosesnya saya ikut saja,” ucap Bobby, mengakhiri sesi wawancara dengan wartawan.
Baca Juga:Laporan Dugaan Gratifikasi di KPK
Kasus ini bermula ketika foto Bobby Nasution menaiki jet pribadi tersebar luas di dunia maya. Sebagai seorang pejabat publik, Bobby dinilai tidak seharusnya menerima gratifikasi, terlebih jika fasilitas tersebut diberikan oleh pihak yang berkepentingan di wilayah pemerintahannya. KPK segera merespons laporan yang masuk dan mulai menelaah dugaan gratifikasi tersebut.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangannya mengonfirmasi adanya laporan terkait Bobby Nasution dan jet pribadi tersebut. Namun, Tessa tidak menyebutkan secara rinci identitas pelapor atau waktu pasti laporan itu disampaikan.
“Informasi yang kami dapatkan, memang ada laporan tersebut. Namun, untuk kapan persisnya laporan itu masuk, saya tidak bisa membuka detailnya,” kata Tessa kepada media pada Jumat (6/9).
Tessa menambahkan, pihaknya tengah berada pada tahap penelaahan laporan dan sedang melakukan pemeriksaan awal. Dalam tahap ini, sejumlah pihak, termasuk pelapor dan saksi-saksi terkait, akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi.
“Prosesnya saat ini sudah di tahap penelaahan, dan di tahap ini kami akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pelapor, untuk memberikan klarifikasi. Kemungkinan juga akan ada pihak lain yang dimintai keterangan lebih lanjut,” imbuh Tessa.
Klarifikasi KPK: Pelaporan dan Penelusuran FaktaKasus dugaan gratifikasi ini tidak hanya melibatkan Bobby Nasution, tetapi juga menyeret nama anggota keluarganya yang lain. Adik ipar Bobby, Kaesang Pangarep, sebelumnya juga sempat dipanggil KPK untuk mengklarifikasi dugaan serupa terkait penggunaan fasilitas jet pribadi. Namun, hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut terkait hasil klarifikasi yang diberikan oleh Kaesang.
KPK sendiri telah menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk, terutama yang menyangkut pejabat publik. Menurut lembaga antikorupsi ini, gratifikasi dalam bentuk apa pun tidak boleh diterima oleh pejabat negara, apalagi jika fasilitas tersebut diberikan oleh pihak-pihak yang mungkin memiliki kepentingan dengan pemerintah setempat.
“Kami menegaskan, setiap dugaan gratifikasi akan kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami juga akan memeriksa apakah ada potensi kepentingan tertentu yang terlibat dalam pemberian fasilitas tersebut,” terang Tessa.
Kasus dugaan gratifikasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bobby Nasution dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai Wali Kota Medan. Sebagai menantu Presiden Joko Widodo, Bobby kerap berada di bawah sorotan publik. Kasus ini menambah panjang deretan isu yang sempat membayangi pemerintahannya, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga kebijakan terkait pengelolaan parkir di Medan.
Meski demikian, Bobby tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan menjunjung tinggi prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil. Ia juga berharap agar proses klarifikasi di KPK dapat segera selesai sehingga dirinya bisa kembali fokus pada tugas-tugas kepemerintahan di Kota Medan.
“Saya selalu berusaha menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan masalah ini, saya akan patuh dan mengikuti semua proses yang berjalan. Saya yakin proses hukum yang ada akan berjalan adil,” tutup Bobby.
KPK Terus Telusuri FaktaSementara itu, KPK terus berupaya mengumpulkan fakta-fakta terkait dugaan gratifikasi ini. Selain memanggil Bobby dan pihak-pihak terkait, KPK juga menelusuri asal-usul kepemilikan jet pribadi yang digunakan oleh Bobby dan istrinya. Lembaga antirasuah ini berjanji akan bekerja secara transparan dan profesional dalam menangani setiap laporan dugaan gratifikasi.
“Prosesnya masih berlangsung, kami akan terus melakukan penelusuran terhadap semua pihak yang terlibat. Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama dengan baik agar kasus ini dapat segera menemukan titik terang,” pungkas Tessa.
Kasus dugaan gratifikasi ini tentunya menjadi ujian bagi integritas para pejabat publik di Indonesia. Apabila terbukti, kasus ini akan menjadi salah satu contoh bagaimana pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas publik, serta menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat merusak citra pejabat negara.
(N/014)
MEDAN Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I Medan, Ridho Pamungkas, angkat suara terkait mencuatnya dugaan praktik ka
Ekonomi
TOBA Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menurunkan 1.110 personel gabungan untuk memastikan keamanan penuh selama pelaksanaa
Nasional
KISARAN Kabupaten Asahan kembali mencatat sejarah emas di panggung olahraga internasional. Dalam ajang The 3rd International Indonesia P
Olahraga
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara terkait video viral yang menunjukkan Wakil Pr
Nasional
JAKARTA Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, kembali menegaskan pentingnya mengamalka
Nasional
PATI Meski Bupati Pati, Sudewo, telah resmi membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar 250 pe
Nasional
MEDAN Tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Pidsus Kejati Sumut) melakukan penggeledahan di dua lokasi berb
Nasional
MEDAN Rumah Sakit (RS) Adam Malik dipercaya memberikan layanan kesehatan untuk even berskala internasional, turnamen sepakbola Piala Kemer
Kesehatan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera menjadwalkan ulang pemanggilan mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
Nasional
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Sumatera Utara, terus menggencarkan sweeping imunisasi di seluruh kecamatan dalam rangka menyuksesk
Kesehatan
