Tito Karnavian Soroti Maraknya Rekrutmen Honorer Titipan Tim Sukses di Daerah

JAKARTA -Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kembali menyoroti fenomena rekrutmen tenaga honorer di sejumlah pemerintah daerah yang kerap melibatkan tim sukses dari pemimpin daerah terpilih. Dalam pernyataannya di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, 24 September 2024, Tito menekankan bahwa praktik ini telah berlangsung lama dan memberikan dampak signifikan terhadap penggunaan anggaran daerah.

Tito menyebutkan bahwa meski ada tenaga honorer yang memiliki keahlian khusus, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan—misalnya bidan—namun banyak dari tenaga honorer yang dipekerjakan berasal dari tim sukses pemimpin daerah. “Mereka yang mendukung pemimpin daerah dan berhasil menang dalam pilkada, sering kali dijadikan tenaga honorer meskipun tidak memiliki keahlian yang memadai,” ujar Tito.

Dampak pada Penggunaan Anggaran

Akibat dari rekrutmen yang tidak tepat sasaran ini, jumlah tenaga honorer di berbagai daerah terus bertambah, mengakibatkan beban anggaran daerah yang semakin membengkak. Tito menjelaskan bahwa tenaga honorer ini sering kali tidak memberikan kontribusi maksimal dalam pekerjaan. “Banyak yang bekerja tidak efektif, seperti hanya datang ke kantor pukul 08.00 dan pulang pukul 10.00,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa tiap daerah memiliki kebutuhan tenaga kerja yang berbeda-beda, dan hal ini perlu diatur dengan cermat agar tidak menambah beban pemerintah daerah. “Kita perlu kuota yang jelas, sehingga jumlah tenaga honorer tidak terus bertambah,” tegasnya.

Masalah Tim Sukses yang Berkelanjutan

Salah satu masalah utama yang diungkap Tito adalah bahwa ketika kepala daerah baru terpilih, tim sukses dari pemimpin sebelumnya sering kali masih tetap dipertahankan. Hal ini menambah kerumitan, karena jika mereka diberhentikan, ada risiko timbulnya protes dan demonstrasi dari para honorer tersebut. “Ketika tim sukses baru datang, yang lama tidak bisa diberhentikan begitu saja, dan ini menciptakan masalah baru. Mereka marah, demo, sementara pejabat baru menambah lagi tim suksesnya,” jelas Tito.

Menurutnya, model rekrutmen semacam ini perlu segera diputus. Ia menekankan bahwa Pemda harus mencari solusi agar tidak terus-terusan tergantung pada sistem yang tidak produktif ini. “Kalau setiap ada pemimpin baru selalu merekrut tim suksesnya, kita tidak akan pernah selesai,” tambahnya.

Digitalisasi Sebagai Solusi

Sebagai bagian dari upaya mengurangi rekrutmen tenaga honorer yang tidak efisien, Tito menyarankan pemerintah daerah untuk beralih ke digitalisasi dalam manajemen pegawai. Menurutnya, penggunaan teknologi dan sistem digital bisa membantu meningkatkan efisiensi dan meminimalisir kebutuhan tenaga kerja berlebihan di lingkungan pemerintahan.

Selain itu, Tito juga mendorong masyarakat untuk tidak selalu berfokus pada menjadi pegawai negeri, melainkan untuk memulai usaha dan memperkuat sektor swasta. “Kita harus mendorong masyarakat menjadi wiraswasta dan memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, ekosistem ekonomi akan lebih sehat, dan kita tidak bergantung sepenuhnya pada sektor pemerintahan,” katanya.

Memperkuat PAD dan Fiskal Daerah

Tito juga menyoroti pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu indikator kekuatan fiskal daerah. Jika PAD dapat ditingkatkan, maka ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat bisa diminimalisir. “Kalau swasta hidup, otomatis pendapatan daerah akan meningkat, dan fiskal akan kuat dengan sendirinya,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa dengan fiskal yang kuat, daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangannya. Saat fiskal negara menghadapi goncangan, seperti pada masa krisis, daerah yang memiliki PAD kuat akan tetap mampu berjalan tanpa bergantung pada bantuan pusat. “Pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam pemenuhan anggaran, tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pusat,” tegas Tito.

Tantangan dan Harapan

Meski demikian, Tito mengakui bahwa upaya untuk memperbaiki sistem rekrutmen dan pengelolaan keuangan daerah bukanlah hal yang mudah. Masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama dalam mengubah pola pikir masyarakat yang cenderung menganggap pekerjaan di pemerintahan sebagai satu-satunya jalan. Namun, dengan dorongan untuk meningkatkan sektor swasta dan UMKM, ia yakin keseimbangan ekonomi dapat tercapai.

“Jika kita bisa menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor swasta, maka ketergantungan terhadap pemerintahan akan berkurang. Ini bukan hanya soal keuangan, tapi juga menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi,” pungkasnya.

Tito berharap pemerintah daerah dapat lebih bijak dalam mengelola sumber daya manusia dan anggaran, terutama menjelang Pilkada 2024 yang akan datang. “Dengan pengelolaan yang baik, kita bisa memastikan pemerintahan berjalan lebih efisien dan anggaran daerah digunakan secara optimal,” tutupnya.

(N/014)