JAKARTA – Komisi III DPR RI secara resmi menolak seluruh usulan calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung (MA) untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Keputusan ini mencakup 9 calon Hakim Agung dan 3 calon Hakim Ad Hoc HAM, yang seluruhnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Komisi III. Penolakan ini menimbulkan reaksi dari Komisi Yudisial (KY), yang mengungkapkan ketidakpastian dan menuntut klarifikasi lebih lanjut.
Pada Jumat, 30 Agustus 2024, Mukti Fajar Nur Dewata, Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY, mengungkapkan dalam siaran pers bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima surat resmi dari Komisi III DPR RI terkait penolakan calon hakim tersebut. “Hingga saat ini, KY belum menerima surat resmi dari Komisi III DPR RI terkait penolakan 9 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA. Kami belum tahu persis alasan penolakan semua calon tersebut,” jelas Mukti.
KY menyebutkan bahwa penolakan tersebut didasarkan pada tuduhan bahwa dua calon hakim agung dari Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak dianggap tidak memenuhi syarat. Mukti menegaskan bahwa proses seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “KY perlu meluruskan adanya persepsi pelanggaran aturan pada seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA. Kami telah mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Baca Juga:
Mukti juga menjelaskan bahwa dua calon hakim agung yang dipermasalahkan diusulkan berdasarkan keputusan pleno yang melakukan kelonggaran persyaratan administrasi. “Dua calon hakim agung Kamar TUN Khusus Pajak yang tidak memenuhi syarat tersebut, merupakan keputusan pleno untuk memberikan kelonggaran persyaratan administrasi atau diskresi berdasarkan Pasal 22 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” ungkap Mukti.
Menurutnya, alasan kelonggaran tersebut didasari oleh fakta bahwa Pengadilan Pajak baru dibentuk dan belum ada hakim pajak dengan pengalaman 20 tahun. “Secara normatif, hakim pajak adalah jalur hakim karir dengan pengalaman minimal 20 tahun. Namun, karena pengadilan pajak baru dibentuk pada tahun 2002, tidak ada hakim pajak yang memenuhi syarat tersebut. Hakim paling senior di Pengadilan Pajak hanya memiliki pengalaman 15 tahun,” jelasnya.
Baca Juga:
Selain itu, Mukti menyoroti urgensi kebutuhan hakim agung TUN Khusus Pajak yang sangat mendesak. “MA membutuhkan hakim agung TUN Khusus Pajak segera, mengingat tumpukan perkara yang mencapai lebih dari 7.000 kasus. Saat ini, MA hanya memiliki satu hakim agung TUN Khusus Pajak. Diskresi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak ini,” ujarnya.
Mukti menambahkan bahwa keputusan serupa pernah terjadi dalam seleksi hakim agung di masa lalu. “Kami meminta DPR RI untuk memberikan surat resmi mengenai penolakan ini agar kami bisa menentukan sikap kelembagaan KY. Sebelumnya, ada preseden serupa dengan pengangkatan hakim agung militer yang juga tidak memenuhi syarat 20 tahun pengalaman,” katanya.
Untuk langkah selanjutnya, KY akan menunggu surat resmi dari Komisi III DPR RI terkait penolakan calon hakim tersebut. Surat ini nantinya akan dibahas dalam pleno KY untuk menentukan langkah resmi selanjutnya.
(K/09)
JAMBI Kepolisian Daerah (Polda) Jambi menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) di Aula Lanta
Nasional
KUPANG Proses hukum terhadap Stefani alias Fani (20), mahasiswi yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap ana
Hukum dan Kriminal
BANTEN Kasus penipuan dengan modus love scamming kembali terjadi. Kali ini menimpa Staf Media Pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, Kani
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Lippo Group untuk membangun proyek percontohan rumah subs
Nasional
MALUKU Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang wilayah barat laut Tanimbar, Maluku, pada Kamis malam (12/6/2025). Berdasarkan i
Peristiwa
SAMARINDA Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim hingga 280 persen menuai respons kritis dari kalangan akademisi d
Nasional
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, melayangkan kritik tajam terhadap rencana TNI Angkatan Darat (AD) merek
Nasional
AHMEDABAD Di tengah duka mendalam atas tragedi jatuhnya pesawat Air India Penerbangan AI171 di Ahmedabad, secercah harapan muncul. Tim p
Internasional
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus MPR RI asal Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Dedy Iskandar Batubara, S.So
Pemerintahan
