TP PKK Padanglawas Tampil Memukau dengan Adat Tabagsel di Jambore Kader Sumut 2025
MEDAN Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Padanglawas tampil memukau dengan busana adat Tabagsel dalam
Nasional
JAKARTA -Sejumlah warga Jakarta mengungkapkan keluhan serius terkait pencatutan nama mereka untuk mendukung pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto dalam Pilkada 2024. Salah satunya adalah seorang perempuan yang meminta namanya tidak disebutkan. Perempuan tersebut mengaku terkejut setelah mengetahui bahwa nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP-nya telah digunakan untuk mendukung pasangan Dharma-Kun, meski dia tidak mengenal pasangan calon tersebut.
Perempuan yang mengalami masalah ini menjelaskan, setelah membaca berita mengenai pencatutan KTP, ia memeriksa data dirinya di situs web terkait dan menemukan bahwa nama asli NIK miliknya telah berubah menjadi “Melanti Raini.” Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mendukung pasangan Dharma-Kun dan merasa sangat dirugikan dengan situasi ini. “Saya tidak pernah mendengar nama Dharma-Kun sebelumnya. Saya sangat terkejut dan merasa dirugikan karena nama saya dicatut tanpa sepengetahuan saya,” ungkapnya kepada kumparan.
Lebih lanjut, perempuan tersebut menilai pencatutan nama tersebut dapat merugikan keabsahan pemilu dan menimbulkan kecurigaan terkait integritas proses pemilihan. “Kalau seperti ini, buat apa diadakan pemilu lagi? Buang-buang anggaran. Lebih baik langsung pilih saja tanpa perlu repot-repot isi kotak kosong,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Jakarta Divisi Teknis, Dody Wijaya, mengonfirmasi bahwa pasangan calon Dharma-Kun telah lolos verifikasi dengan total dukungan mencapai 677.468 suara. Angka tersebut merupakan gabungan dari verifikasi tahap pertama dan kedua, yang mencakup 183.001 data dukung yang memenuhi syarat. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Dharma Pongrekun dan KPU Jakarta belum memberikan tanggapan resmi mengenai dugaan pencatutan NIK yang terjadi.
Kepala Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, meminta kepada masyarakat yang merasa namanya dicatut untuk segera melaporkan masalah tersebut ke Bawaslu DKI Jakarta. Benny menegaskan bahwa laporan resmi dapat diajukan dengan datang langsung ke kantor Bawaslu untuk memastikan penanganan yang cepat dan transparan.
Dalam situasi ini, masyarakat berharap agar pihak berwenang segera menyelidiki kasus pencatutan ini dan memastikan bahwa pemilihan kepala daerah Jakarta berjalan dengan adil dan transparan.
(N/014)
MEDAN Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Padanglawas tampil memukau dengan busana adat Tabagsel dalam
Nasional
BADUNG Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke126 Tahun Anggaran 2025 Kodim 1611/Badung resmi ditutup di Lapangan Sepak Bola Desa Ta
Nasional
MEDAN Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun, Ny. Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, bers
Nasional
SIMALUNGUN Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun, yang digelar di H
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan melaksanakan kegiatan pendataan izin usaha dan pajak reklame
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Satpol PP Kota Padangsidimpuan menghadiri kegiatan pemusnahan barang yang menjadi milik negara, Kamis (6/11/2025). Kegia
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Pelaksanaan Dekranasda Bali Fashion Week (DBFW) hari ke5 Session 1 Tahun 2025 menampilkan 110 desain dari 11 desainer kenamaan
Seni dan Budaya
MEDAN Kota Medan kembali menjadi ruang bertemunya dua kebudayaan besar Asia. Konsulat Jenderal India di Medan, berkolaborasi dengan Medan
Seni dan Budaya
TAPANULI SELATAN Kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum Pergerakan GEMMA PETA INDONESIA
Hukum dan Kriminal
SOLO Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi wacana pengusulan Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Jokowi menekan
Nasional