MAGETAN -Kasus MinyaKita yang tidak sesuai takaran kembali terungkap di Kabupaten Magetan. Dalam serangkaian inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di Pasar Sayur, Pasar Gorang Gareng, Pasar Barat, dan Pasar Maospati selama dua hari berturut-turut, petugas menemukan sejumlah ketidaksesuaian terkait produk minyak goreng bersubsidi ini.
Kanit Pidsus Satreskrim Polres Magetan, Ipda Dedi Norawan, mengungkapkan bahwa sidak tersebut berawal dari temuan yang sebelumnya dipaparkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai MinyaKita yang tidak sesuai dengan takaran.
Selain itu, berdasarkan instruksi dari Menteri Perdagangan dan pihak terkait lainnya, Satgas Pangan bersama Disperindag setempat langsung melakukan pengecekan di pasar-pasar tersebut.
Baca Juga:
"Dalam sidak yang kami lakukan hari ini, kami menemukan bahwa takaran MinyaKita ada yang tidak sesuai. Dari yang seharusnya 1000 ML, kami menemukan ada yang hanya berisi sekitar 98 sekian dan bahkan ada yang kurang dari itu," ungkap Ipda Dedi di Pasar Sayur pada Selasa (11/3/2025).
Selain takaran yang tidak sesuai, pihak kepolisian juga menemukan harga jual eceran MinyaKita yang jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Baca Juga:
HET untuk MinyaKita adalah Rp 15.700, namun harga yang ditemukan di lapangan berkisar antara Rp 17.000 hingga Rp 17.500 per liter.
"Tentu saja ini melanggar aturan, karena HET MinyaKita seharusnya dipatuhi oleh semua pihak.
Kami juga menemukan beberapa kemasan MinyaKita yang kualitasnya tidak sesuai dengan spesifikasinya, yang kemungkinan merupakan minyak goreng bukan kemasan asli MinyaKita," kata Ipda Dedi.
Polres Magetan pun berencana untuk mendalami temuan harga jual di atas HET dan akan menyelidiki lebih lanjut mulai dari tingkat produsen hingga distributor.
"Kami akan menelusuri dari mana barang ini didapatkan dan siapa saja pihak yang terlibat dalam distribusi dan peredaran produk ini," jelasnya.
Di Kabupaten Magetan, hanya terdapat dua distributor MinyaKita, sehingga peredaran minyak bersubsidi ini langsung sampai ke tangan pedagang dan pengecer.
"Kami masih belum menemukan adanya penimbunan, namun kami akan terus memantau distribusi dan kualitas barang," pungkas Ipda Dedi.
DELI SERDANG Muhammad Razali dan Budi Syahputra alias Kecut resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mel
Hukum dan Kriminal
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya mengungkap identitas wanita yang berada di dalam mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan bersama Kementerian Pertanian saat ini ten
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korups
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Hari Ulang Tahun ke79 Bhayangkara RI tahun ini menyisakan sorotan tajam publik, bukan hanya karena kemeriahan acaranya,
Nasional
PENAJAM PASER UTARA Operasi penertiban arena sabung ayam ilegal digelar oleh gabungan personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praj
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik