Dua Tahun Pemerintahan, Prabowo: Jangan Minder Lagi, Kita di Jalur yang Benar
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa roda pemerintahannya saat ini telah berada di jalur yang benar (on the right track) d
NASIONAL
NIAS SELATAN – Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral (AMAL) Nias Selatan menilai PT Gunung Raya Utama Timber Industries (PT Gruti) dan PT Teluk Nauli masih beroperasi di wilayah Kepulauan Batu, meski izin resmi keduanya telah dicabut pemerintah pusat berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 89 Tahun 2026 tertanggal 26 Januari 2026.
Kedua perusahaan seharusnya tidak lagi beroperasi di Provinsi Sumatera Utara.
Namun, praktik kegiatan di lapangan oleh PT Gruti dan PT Teluk Nauli dianggap AMAL Nisel sebagai pelanggaran hukum, yang berdampak pada kerusakan hutan, terganggunya habitat buaya, hingga menimbulkan risiko keselamatan bagi penduduk setempat.Baca Juga:
Dalam upaya memastikan penutupan perusahaan tersebut, AMAL Nisel beraudiensi dengan anggota DPD RI wilayah Sumatera Utara, Pdt. Penrad Siagian, di Teluk Dalam, Selasa (24/2/2026).
Mereka menyerahkan dokumen pendukung agar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah, kepolisian, dan stakeholder terkait dapat digelar.
Penrad Siagian menjelaskan, penutupan PT Gruti dan PT Teluk Nauli merupakan bagian dari pencabutan izin 26 perusahaan di Sumatera Utara akibat pelanggaran aturan kehutanan dan kerusakan lingkungan.
Ia menegaskan, pasca dicabutnya izin, kedua perusahaan tidak lagi memiliki legal standing untuk melakukan operasional maupun laporan terkait kegiatan mereka.
"Sebagai anggota DPD RI, fungsi pengawasan saya akan memastikan pencabutan izin ini benar-benar dieksekusi. Kita akan memanggil seluruh stakeholder, termasuk pemerintah daerah, Polres, DPRD, masyarakat, dan pihak imigrasi terkait tenaga kerja asing," ujar Penrad.
Terkait laporan PT Gruti terhadap AMAL Nisel yang tengah bergulir di Polres Nias Selatan, Penrad menekankan polisi harus bersikap netral dan melihat konflik ini sebagai konflik keagrariaan dan sosial, bukan sekadar perkara pidana.
"Polisi seharusnya berada di pihak masyarakat yang harus dilindungi, bukan kriminalisasi terhadap warga yang menolak perusahaan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua AMAL Nisel, Amoni Zega, menegaskan laporan PT Gruti cacat hukum karena izin perusahaan telah dicabut.
Menurutnya, SK Menhut No. 89 Tahun 2026 menyatakan seluruh aset tidak bergerak eks PT Gruti menjadi milik negara.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa roda pemerintahannya saat ini telah berada di jalur yang benar (on the right track) d
NASIONAL
JAKARTA Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin memberhentikan Wakil Pre
POLITIK
BANDA ACEH Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi pembongkaran pabrik narkoba jaringan internasional asal Tiongk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu balasan serta konfirmasi resmi dari pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) ter
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas segala bentuk penyelewengan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gra
NASIONAL
JAKARTA Peneliti Bonatua Silalahi menantang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk berani memanggil Wakil Presiden Gibran Raka
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Ha
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan akhir pekan di zona hijau. IHSG ditutup menguat 51,36 poin atau naik 0
EKONOMI
JAKARTA Bareskrim Polri selesai melakukan proses klarifikasi terhadap Riyadi alias Regas, pelapor kasus dugaan persoalan keabsahan dokum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah 20 poin atau sekitar 0,11 persen ke level Rp18.080 per do
EKONOMI