Kronologi Tabrakan Beruntun Mobil Denza di Medan: 3 Orang Luka-luka, 7 Kendaraan Ringsek
MEDAN Kecelakaan beruntun yang melibatkan mobil BYD Denza dan sejumlah kendaraan terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepat di de
PERISTIWA
NIAS SELATAN – Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral (AMAL) Nias Selatan menilai PT Gunung Raya Utama Timber Industries (PT Gruti) dan PT Teluk Nauli masih beroperasi di wilayah Kepulauan Batu, meski izin resmi keduanya telah dicabut pemerintah pusat berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 89 Tahun 2026 tertanggal 26 Januari 2026.
Kedua perusahaan seharusnya tidak lagi beroperasi di Provinsi Sumatera Utara.
Namun, praktik kegiatan di lapangan oleh PT Gruti dan PT Teluk Nauli dianggap AMAL Nisel sebagai pelanggaran hukum, yang berdampak pada kerusakan hutan, terganggunya habitat buaya, hingga menimbulkan risiko keselamatan bagi penduduk setempat.Baca Juga:
Dalam upaya memastikan penutupan perusahaan tersebut, AMAL Nisel beraudiensi dengan anggota DPD RI wilayah Sumatera Utara, Pdt. Penrad Siagian, di Teluk Dalam, Selasa (24/2/2026).
Mereka menyerahkan dokumen pendukung agar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah, kepolisian, dan stakeholder terkait dapat digelar.
Penrad Siagian menjelaskan, penutupan PT Gruti dan PT Teluk Nauli merupakan bagian dari pencabutan izin 26 perusahaan di Sumatera Utara akibat pelanggaran aturan kehutanan dan kerusakan lingkungan.
Ia menegaskan, pasca dicabutnya izin, kedua perusahaan tidak lagi memiliki legal standing untuk melakukan operasional maupun laporan terkait kegiatan mereka.
"Sebagai anggota DPD RI, fungsi pengawasan saya akan memastikan pencabutan izin ini benar-benar dieksekusi. Kita akan memanggil seluruh stakeholder, termasuk pemerintah daerah, Polres, DPRD, masyarakat, dan pihak imigrasi terkait tenaga kerja asing," ujar Penrad.
Terkait laporan PT Gruti terhadap AMAL Nisel yang tengah bergulir di Polres Nias Selatan, Penrad menekankan polisi harus bersikap netral dan melihat konflik ini sebagai konflik keagrariaan dan sosial, bukan sekadar perkara pidana.
"Polisi seharusnya berada di pihak masyarakat yang harus dilindungi, bukan kriminalisasi terhadap warga yang menolak perusahaan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua AMAL Nisel, Amoni Zega, menegaskan laporan PT Gruti cacat hukum karena izin perusahaan telah dicabut.
Menurutnya, SK Menhut No. 89 Tahun 2026 menyatakan seluruh aset tidak bergerak eks PT Gruti menjadi milik negara.
AMAL Nisel berharap RDP dan pengawasan DPD RI dapat memastikan kedua perusahaan benar-benar menghentikan aktivitasnya di Pulau-pulau Batu, sekaligus mencegah kerusakan lingkungan dan konflik sosial lebih lanjut.*
(ad)
MEDAN Kecelakaan beruntun yang melibatkan mobil BYD Denza dan sejumlah kendaraan terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepat di de
PERISTIWA
LANGKAT Tiga rumah warga di Dusun II, Desa Pamah Tambunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, ludes terbakar menjela
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumut untuk membantu upaya
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia mulai mengurangi ekspor gas bumi ke Singapura sebesar 31 BBTUD per Sabtu (24/10/2026). Pengurangan tersebut berasal da
EKONOMI
JAKARTA Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama mengaku sangat senang setelah meraih pole position pada kualifikasi Moto3 Australia 2026 di S
OLAHRAGA
JAKARTA Kapasitas penyimpanan atau storage pada ponsel umumnya tersedia dalam pilihan 128 GB, 256 GB, hingga 512 GB. Angka tersebut buka
SAINS DAN TEKNOLOGI
SINGAPURA Tiga dari 10 perusahaan Singapura yang dimintai informasi terkait penyelidikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indones
INTERNASIONAL
JAKARTA Sebanyak 14 kejadian gempa bumi bermagnitudo 7,0 atau lebih tercatat mengguncang berbagai wilayah dunia sepanjang 2026 hingga Sa
NASIONAL
JAKARTA Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 Australia 2026 dari posisi terdepan atau pole position. Pembalap H
OLAHRAGA
BOGOR Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menilai popularitas Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak cuku
NASIONAL