Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, dosen, aktivis, hingga masyarakat umum menghadiri kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi publik film dokumenter bertajuk "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" di King Coffee, Jalan Pancing No. 100, Sidorejo, Medan Tembung, Rabu malam (20/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 150 peserta dari berbagai organisasi kampus dan komunitas yang ada di Kota Medan.
Acara ini digagas oleh Siagian Global Research (SGR) bersama sejumlah organisasi mahasiswa dan lembaga masyarakat sipil, serta didukung berbagai media dan lembaga advokasi.Baca Juga:
Film dokumenter "Pesta Babi" menyoroti perjuangan masyarakat adat Papua Selatan dari suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu dalam mempertahankan tanah ulayat mereka dari berbagai proyek pembangunan dan investasi berskala besar.
Film tersebut menggambarkan dinamika yang disebut sebagai bentuk kolonialisme modern yang berdampak pada perampasan ruang hidup, kerusakan lingkungan, serta ancaman terhadap budaya masyarakat adat.
Setelah pemutaran film, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi publik yang dipantik oleh akademisi Antropologi, Dr. Rosramadhana, serta perwakilan mahasiswa Papua di Sumatera Utara, Aristoteles Tekege.
Dalam pemaparannya, Rosramadhana menilai film tersebut merefleksikan realitas sosial yang tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga relevan dengan isu masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia.
"Film ini menjadi pengingat bagi kita semua, bukan hanya soal Papua, tapi juga masyarakat adat di daerah lain yang menghadapi ancaman serupa," ujarnya.
Sementara itu, Aristoteles Tekege menyebut sejumlah adegan dalam film menggambarkan realitas yang dialami masyarakat Papua, meski masih ada aspek lain yang belum sepenuhnya terekspos, terutama dampak sosial dan psikologis.
Diskusi juga diikuti berbagai organisasi mahasiswa seperti HMI, GMNI, PMKRI, hingga komunitas kampus di Medan yang turut menyampaikan pandangan terkait isu lingkungan, sosial, dan keadilan masyarakat adat.
Acara berlangsung hangat dan interaktif hingga akhir, ditutup dengan penggalangan donasi sukarela untuk mendukung dokumenter dan perjuangan masyarakat adat Papua.*
(dh)
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA