PSI Tanggapi PDIP yang Singgung Ijazah Jokowi, Sebut Kekanak-kanakan

JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merespons pernyataan PDI Perjuangan yang menyinggung polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di tengah rencana safari politik Jokowi ke sejumlah daerah di Indonesia.

Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai pernyataan PDIP yang kembali mengangkat isu ijazah tidak tepat dilontarkan oleh partai yang sebelumnya mengusung Jokowi dalam kontestasi politik.

"Pak Prabowo Subianto yang dua kali menjadi lawannya Pak Jokowi saja tidak pernah mempermasalahkan itu. Justru dari partai yang mendukung, mengusung Pak Jokowi, keluar kata-kata yang tidak pantas dan kekanak-kanakan ya," kata Bestari, Senin (18/5/2026).

Baca Juga:

• Andreas Hugo Soroti Rencana Jokowi Keliling NTT: Bahas Ijazah?

Bestari juga menilai safari politik Jokowi merupakan hal yang wajar dan menjadi momentum untuk kembali dekat dengan masyarakat.

Menurutnya, tidak ada yang perlu dipersoalkan dari kegiatan Jokowi yang disebut akan turun langsung ke sejumlah daerah.

"Pak Jokowi itu turun memang sudah waktunya, karena dari dulu senang sama rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebut safari tersebut juga akan menjadi sarana sosialisasi Jokowi bersama PSI kepada masyarakat.

"Perlu mensosialisasikan bahwa Pak Jokowi sudah tidak lagi di partainya yang lama, sekarang sudah dengan PSI," katanya.

Bestari bahkan menyebut PSI akan turut mendampingi dan menyusun roadmap safari politik Jokowi ke berbagai daerah.

"Ya pasti kami dampingi, dan kami yang merancang roadmap-nya nanti," ujarnya.

Sebelumnya, PDIP melalui Ketua DPP Andreas Hugo Pareira kembali menyinggung isu ijazah Jokowi yang menurutnya masih menjadi pertanyaan di tengah masyarakat, termasuk dalam konteks rencana kunjungan Jokowi ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Di NTT banyak orang bertanya, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu," kata Andreas.

Andreas Hugo Soroti Rencana Jokowi Keliling NTT: Bahas Ijazah?

Diperiksa 5 Jam di KPK, Heri Black Bungkam soal Kasus Bea Cukai

Korupsi Proyek Rel KA Medan, KPK Tuntut 3 Terdakwa 6 Tahun Penjara

Kasus Sertifikasi K3 Rp6,5 Miliar, Noel Harap Vonis Tak Berat

Usai Jadi Tersangka Dugaan Ijazah Palsu, Wagub Babel Divonis 4 Bulan Penjara karena Tak Dibayar Tagihan Hotel Senilai Rp22 Juta

Guru Besar Unpad Minta DPR Revisi Total UU Tipikor, Singgung Kasus Nadiem Makarim dan Tom Lembong