IHSG Terguncang, Purbaya Pastikan Ekonomi RI Tetap Aman
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan fondasi ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi kuat meski Indeks Harga Sa
EKONOMI
JAKARTA - Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera merevisi total Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Usulan itu disampaikan Romli saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Mei 2026.
Dalam forum tersebut, Romli menyoroti polemik penghitungan kerugian negara dalam perkara korupsi yang dinilainya kerap menimbulkan multitafsir di kalangan penegak hukum.Baca Juga:
Menurut dia, kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang menghitung kerugian negara justru mulai diabaikan.
"BPK lembaga negara satu-satunya loh, tidak digubris. Muncul tafsir macam-macam dengan alasan teknis," kata Romli dalam rapat tersebut.
Ia mempertanyakan praktik penghitungan kerugian negara yang kini juga dilakukan oleh aparat penegak hukum lain seperti jaksa hingga hakim.
"Sejak kapan kurikulum fakultas hukum belajar matematika akuntansi? Gimana jaksa sama hakim menghitung kerugian negara?" ujarnya.
Romli menilai kondisi penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini semakin membingungkan dan berdampak pada birokrasi pemerintahan yang menjadi takut mengambil keputusan.
Ia menyinggung sejumlah perkara besar yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim serta mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.
"Malah birokrasi sekarang tidak mau mengambil keputusan, takut seperti Nadiem, seperti Lembong," katanya.
Karena itu, Romli mendesak DPR segera mempercepat revisi UU Tipikor. Ia juga mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah memperkuat pemberantasan korupsi.
Selain itu, Romli menyoroti ketentuan dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang menurutnya tidak menjadikan kerugian negara sebagai unsur utama tindak pidana korupsi.
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan fondasi ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi kuat meski Indeks Harga Sa
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak geopolit
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri kegiatan Silaturahmi dan Coffee Morning yang digelar Komandan Kodaeral I Belaw
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, divonis empat bulan penjara dalam perkara dugaan penipuan tagihan hote
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui DP3APMP2KB Kota Medan menggelar sosialisasi pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluar
PEMERINTAHAN
MEDAN Manajemen PSMS Medan menyatakan siap ambil bagian dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 28
OLAHRAGA
MEDAN Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara Illyan Chandra Simbolon menyatakan pemerintah tengah menyiapkan lima lokasi relokasi untuk prog
PENDIDIKAN
MEDAN PT PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I (KAI Divre I) Sumatera Utara menutup enam titik pelintasan sebidang tidak resmi di wi
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Asahan usai meneri
PEMERINTAHAN
JAKARTA Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat
HUKUM DAN KRIMINAL