Dua Advokat Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Gunakan Data Pribadi Tanpa Hak
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti kondisi petani Indonesia yang dinilainya semakin terdesak akibat berkurangnya kepemilikan lahan pertanian. Bahkan, menurutnya, sekitar 70 persen petani saat ini telah berubah menjadi buruh tani karena tidak lagi memiliki lahan sendiri untuk digarap.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).
Menurut Zulhas, kondisi tersebut menjadi salah satu indikator belum optimalnya pemberdayaan petani dalam beberapa dekade terakhir. Ia membandingkan situasi saat ini dengan masa lalu ketika sektor pertanian nasional dinilai lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada impor pangan.Baca Juga:
"Data-data itu menunjukkan artinya tidak ada pemberdayaan kepada petani kita. Kalau tahun 2000-an petani kita masih memiliki kebun dan lahan sawah, sekarang sekitar 70 persen petani Indonesia berubah menjadi buruh tani," kata Zulhas.
Ia menilai kebijakan pengendalian inflasi yang terlalu menekan harga hasil panen turut berdampak pada kesejahteraan petani. Kondisi tersebut, kata dia, membuat banyak petani mengalami kerugian berulang hingga akhirnya menjual lahan yang dimiliki.
Menurut Zulhas, harga gabah yang rendah membuat petani kesulitan memperoleh keuntungan yang layak. Akibatnya, sebagian petani tidak lagi memiliki pilihan selain melepas aset pertanian mereka dan beralih menjadi buruh tani.
"Petani terus mengalami kerugian. Karena itu banyak yang akhirnya menjual sawahnya dan berubah menjadi buruh tani," ujarnya.
Zulhas menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Ia mengaku memiliki perhatian khusus terhadap persoalan tersebut karena berasal dari keluarga petani.
Menurutnya, upaya memperkuat sektor pertanian harus dilakukan melalui kebijakan yang berpihak kepada petani sebagai pelaku utama produksi pangan nasional.
"Kami ingin mengubah kondisi ini sesuai cita-cita kemerdekaan dan arah pembangunan yang diinginkan Presiden Prabowo," katanya.
Ia juga memastikan pemerintah akan terus berupaya menjalankan amanat konstitusi dengan memberikan keberpihakan yang lebih besar kepada petani dan nelayan. Menurut Zulhas, peningkatan kesejahteraan pelaku sektor pangan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
"Pemerintah akan terus berpihak kepada petani dan nelayan. Itu merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan," tegasnya.* (d/dh)
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti kondisi petani Indonesia yang dinilainya semakin terdesak aki
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melepas langsung kepulangan Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, usai kunjungan kenegaraan di In
NASIONAL
JAKARTA Mantan Presiden Republik Indonesia ke7, Joko Widodo (Jokowi), dipastikan akan menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan ijazah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Maj
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan mulai ditempatkan di berbagai daerah pada Agust
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan di RSU
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Fa
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Sebanyak 135 Reje Kampung (Kepala Desa) terpilih periode 20262032 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam pro
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) resmi meluncurkan rangkaian Bulan Koperasi sebagai pe
NASIONAL