Pemprov Sumut Masih Cari Pejabat untuk 5 Jabatan Kosong, Bukan Lewat Lelang
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih memiliki lima jabatan yang belum terisi. Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sum
PEMERINTAHAN
JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti kondisi petani Indonesia yang dinilainya semakin terdesak akibat berkurangnya kepemilikan lahan pertanian. Bahkan, menurutnya, sekitar 70 persen petani saat ini telah berubah menjadi buruh tani karena tidak lagi memiliki lahan sendiri untuk digarap.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).
Menurut Zulhas, kondisi tersebut menjadi salah satu indikator belum optimalnya pemberdayaan petani dalam beberapa dekade terakhir. Ia membandingkan situasi saat ini dengan masa lalu ketika sektor pertanian nasional dinilai lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada impor pangan.Baca Juga:
"Data-data itu menunjukkan artinya tidak ada pemberdayaan kepada petani kita. Kalau tahun 2000-an petani kita masih memiliki kebun dan lahan sawah, sekarang sekitar 70 persen petani Indonesia berubah menjadi buruh tani," kata Zulhas.
Ia menilai kebijakan pengendalian inflasi yang terlalu menekan harga hasil panen turut berdampak pada kesejahteraan petani. Kondisi tersebut, kata dia, membuat banyak petani mengalami kerugian berulang hingga akhirnya menjual lahan yang dimiliki.
Menurut Zulhas, harga gabah yang rendah membuat petani kesulitan memperoleh keuntungan yang layak. Akibatnya, sebagian petani tidak lagi memiliki pilihan selain melepas aset pertanian mereka dan beralih menjadi buruh tani.
"Petani terus mengalami kerugian. Karena itu banyak yang akhirnya menjual sawahnya dan berubah menjadi buruh tani," ujarnya.
Zulhas menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Ia mengaku memiliki perhatian khusus terhadap persoalan tersebut karena berasal dari keluarga petani.
Menurutnya, upaya memperkuat sektor pertanian harus dilakukan melalui kebijakan yang berpihak kepada petani sebagai pelaku utama produksi pangan nasional.
"Kami ingin mengubah kondisi ini sesuai cita-cita kemerdekaan dan arah pembangunan yang diinginkan Presiden Prabowo," katanya.
Ia juga memastikan pemerintah akan terus berupaya menjalankan amanat konstitusi dengan memberikan keberpihakan yang lebih besar kepada petani dan nelayan. Menurut Zulhas, peningkatan kesejahteraan pelaku sektor pangan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
"Pemerintah akan terus berpihak kepada petani dan nelayan. Itu merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan," tegasnya.* (d/dh)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih memiliki lima jabatan yang belum terisi. Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sum
PEMERINTAHAN
MEDAN Kepala Seksi Operasi dan Latihan (Kasiopslat) Wing Udara 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kepulauan Riau, Mayor Laut Faisal Mul
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan mencatat 170 unit rumah rusak akibat cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wil
PERISTIWA
BANDA ACEH Personel Tim Rimueng Koetaradja Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap AA, 24 tahun, warga salah satu gampong di Kecamatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengapresiasi kontribusi Universitas Sumatera Utara (USU) dalam mendorong kemajuan pendidikan,
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Dedikasi, keterbukaan terhadap informasi publik, dan komitmen membangun komunikasi dengan insan pers mendapat apresiasi da
NASIONAL
BATU BARA Bapenda Kabupaten Batu Bara kembali membuka layanan pajak daerah dalam rangka mendukung program Bupati Batu Bara Sinergi Melayan
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengeksekusi hukuman cambuk terhadap 11 terpidana yang dinyatakan bersalah melanggar Qanun Aceh t
HUKUM DAN KRIMINAL
INDRAMAYU Pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Evaluasi dilakukan se
EKONOMI
BANYUWANGI Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta masyarakat memberi waktu dua bulan kepada pemerintah untuk membenahi
NASIONAL