Dua Advokat Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Gunakan Data Pribadi Tanpa Hak
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap mantan Menteri Agama ad interim, Muhadjir Effendy, dalam pengusutan kasus dugaan korupsi kuota penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perannya saat menjabat sementara Menteri Agama di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.
Muhadjir yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji sedianya diperiksa pada Senin, 18 Mei 2026.Baca Juga:
Namun, pemeriksaan urung dilakukan setelah yang bersangkutan mengajukan penundaan.
"Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait kuota haji, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Saksi MHJ selaku Menteri Agama ad interim Tahun 2022. Yang bersangkutan sudah konfirmasi dan mengajukan penundaan pemeriksaan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Senin.
KPK menyebut pemeriksaan terhadap Muhadjir diperlukan untuk melengkapi berkas penyidikan serta mengurai kebijakan tata kelola kuota haji yang diduga menjadi celah praktik korupsi.
Jadwal pemeriksaan ulang belum ditentukan.
Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan skandal korupsi kuota haji 2023–2024 yang disebut melibatkan penyimpangan distribusi kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi.
Dalam aturan, kuota haji khusus dibatasi 8 persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler.
Namun dalam praktiknya, penyidik menduga terjadi perubahan komposisi kuota menjadi 50:50 antara haji reguler dan khusus.
Kebijakan tersebut diduga menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 serta hasil kesepakatan bersama DPR.
Kuota tambahan haji khusus kemudian tidak lagi mengacu pada antrean nasional, melainkan dibagi melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) tertentu.
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti kondisi petani Indonesia yang dinilainya semakin terdesak aki
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melepas langsung kepulangan Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, usai kunjungan kenegaraan di In
NASIONAL
JAKARTA Mantan Presiden Republik Indonesia ke7, Joko Widodo (Jokowi), dipastikan akan menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan ijazah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Maj
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan mulai ditempatkan di berbagai daerah pada Agust
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan di RSU
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Fa
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Sebanyak 135 Reje Kampung (Kepala Desa) terpilih periode 20262032 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam pro
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) resmi meluncurkan rangkaian Bulan Koperasi sebagai pe
NASIONAL