Sidang Korupsi Smartboard Langkat, Dua Saksi Cabut Keterangan BAP dan Sebut Isinya 'Disetel' Jaksa

MEDAN – Persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (Smartboard) senilai Rp29,5 miliar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 menghadirkan fakta baru.

Dua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menyatakan keterangan mereka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Sidang yang berlangsung di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (3/7/2026), menghadirkan tiga saksi, yakni Irjen (Purn) Bambang Ghiri Arianto, Mufti Nadif, dan Jan Sen Tjokro.

Baca Juga:

• KPK Bongkar Skema Fee Proyek di Langkat, Bupati Syah Afandin Diduga Kantongi Rp800 Juta

Dalam persidangan, Bambang Ghiri Arianto mengaku tidak mengetahui proses pengadaan Smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Ia mengaku baru mengetahui namanya tercantum dalam perkara setelah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Langkat.

Saat dicecar tim penasihat hukum terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, Bambang membantah isi BAP yang menyebut dirinya diminta menandatangani perubahan akta PT Garuda Emas Express hingga menjadi Direktur Utama perusahaan tersebut.

"Saya tidak tahu apa-apa kok tiba-tiba nama saya ada sebagai Dirut di perusahaan itu. Narasi seperti itu (BAP) sudah disiapkan jaksa, 'disetel' waktu pemeriksaan di Kejari Langkat Yang Mulia," tegas Bambang di hadapan majelis hakim.

Majelis hakim kemudian mempertanyakan keterangan mana yang benar.

"Yang di persidangan," jawab Bambang.

Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa Saiful Abdi, Jonson David Sibarani, mengaku menyayangkan majelis hakim yang dinilai belum menggali lebih jauh sejumlah fakta yang muncul di persidangan.

Menurut Jonson, dalam BAP terdapat keterangan yang menyebut seseorang bernama Bahrun alias Baron memiliki kedekatan dengan mantan Penjabat Bupati Langkat Faisal Hasrimy, termasuk terkait informasi pemenangan proyek pengadaan Smartboard.

"Karena di poin-poin berikutnya saksi ada menerangkan Baron memiliki kedekatan dengan mantan Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy, kaitannya juga dengan terdakwa rekanan Budi Pranoto Seputra. Kok gak dipertanyakan majelis gitu loh. Benar nggak keterangannya itu? Bukan kita ngotot minta supaya klien kami dibebaskan. Biar perkaranya terang benderang. Siapa sebenarnya aktor utama dalam Pengadaan Smartboard Disdik Langkat ini. Kalau memang keterangan gak benar, ditanya lah jaksanya. Kok bisa seperti itu BAP yang diserahkan ke persidangan?!" ujar Jonson.

KPK Bongkar Skema Fee Proyek di Langkat, Bupati Syah Afandin Diduga Kantongi Rp800 Juta

4 Fakta Bupati Langkat Syah Afandin Ditahan KPK, Diduga Terima Suap Proyek dan Gratifikasi Rp3,5 Miliar

KPK Ungkap Kronologi OTT Bupati Langkat Syah Afandin, Berawal dari Pertemuan yang Dibatalkan hingga Penemuan Uang Rp100 Juta

OTT Kepala Daerah Tak Pernah Berhenti

Viral di Langkat, Maling Dipaksa Pikul AC Curian Sejauh 2 Kilometer ke Rumah Korban

Kasus Dugaan Korupsi MBG Bergulir, Sahroni Tegaskan Tak Ada yang Kebal Hukum