Prabowo Mau Pangkas Regulasi, Demokrat Usul Izin Investasi Satu Atap

JAKARTA – Partai Demokrat mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus deregulasi untuk mempercepat proses perizinan dan investasi di Indonesia.

Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron. Menurutnya, investasi merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sehingga sistem perizinan harus dibuat lebih mudah dan efisien.

"Investasi adalah instrumen penting pertumbuhan ekonomi, idealnya segala perizinan harus lebih mudah dan tidak rumit. Saya sependapat dengan yang disampaikan Presiden Prabowo," kata Herman kepada wartawan, Jumat (15/5/2026).

Baca Juga:

• Jelang Puncak Haji, PPIH Arab Saudi Bentuk Satgas Armuzna untuk Pastikan Layanan dan Pengamanan Jemaah

Herman menilai ke depan sistem perizinan idealnya berada dalam satu pintu atau satu atap di bawah Kementerian Investasi agar proses birokrasi tidak berbelit-belit.

"Bahkan ke depan perizinan jika memang sudah menjadi direktif presiden, mestinya satu atap saja di Kementerian Investasi," ujarnya.

Ia menjelaskan selama ini proses pengurusan izin usaha kerap harus melewati berbagai institusi sektoral hingga lintas tingkat pemerintahan, mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab lambatnya realisasi investasi di Indonesia.

Karena itu, Herman menekankan perlunya harmonisasi regulasi dan pengalihan kewenangan agar penyederhanaan perizinan dapat berjalan efektif.

"Biasanya perizinan harus ditempuh sesuai beberapa institusi sektoral terkait, bahkan sesuai tingkatan pemerintahan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga jika akan disederhanakan memang harus ada pengalihan kewenangan," jelasnya.

Ia juga menilai satgas khusus yang dibentuk pemerintah nantinya dapat berfungsi untuk menginventarisasi berbagai aturan yang dinilai tumpang tindih serta menyatukan sistem regulasi dalam satu mekanisme yang lebih sederhana.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satgas khusus deregulasi untuk mempercepat penyederhanaan aturan dan perizinan investasi.

Prabowo menilai proses perizinan yang terlalu lama membuat banyak investor mengeluhkan iklim usaha di Indonesia. Bahkan, menurutnya, ada negara lain yang mampu menerbitkan izin usaha hanya dalam waktu dua minggu, sementara di Indonesia bisa memakan waktu hingga dua tahun.

"Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun," kata Prabowo.

Jelang Puncak Haji, PPIH Arab Saudi Bentuk Satgas Armuzna untuk Pastikan Layanan dan Pengamanan Jemaah

Mayoritas Infrastruktur Terdampak Bencana di Sumatera Sudah Pulih, Konektivitas Berangsur Normal

Pembangunan Huntap Penyintas Bencana di Sumatera Capai 357 Unit, Naik 43 Persen dalam Tiga Hari

Transaksi UMKM di Wilayah Bencana Sumatera Tembus 13 Juta, Ekonomi Warga Mulai Bangkit

Ribuan Hektare Sawah Terdampak Bencana di Sumatera Mulai Pulih, Pemerintah Percepat Rehabilitasi Lahan Pertanian

Satgas PRR Kebut Rehabilitasi Sawah Pascabanjir di Sumatera, Ribuan Hektare Mulai Produktif Lagi