Tolak Makanan Bergizi Gratis, Pelajar Papua Ngotot: Kami Butuh Pendidikan Gratis, Bukan Makan

PAPUA - Sejumlah pelajar di Papua menggelar aksi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menyuarakan tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor pendidikan. Aksi tersebut berlangsung di sejumlah wilayah Papua pada Selasa (15/9/2026).

Massa aksi tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP). Mereka mendesak program MBG dihentikan di Tanah Papua serta meminta anggaran pendidikan lebih diprioritaskan untuk kebutuhan pelajar dan mahasiswa.

Salah satu aksi berlangsung di Kabupaten Jayapura dengan melibatkan pelajar SMP dan SMA dari sejumlah sekolah di wilayah Sentani. Mereka menyampaikan penolakan terhadap pelaksanaan MBG sekaligus meminta pemerintah memperluas akses pendidikan gratis di Papua.

Baca Juga:

• Kisah Pilu Aris Sanda, 13 Tahun Jadi Sopir dan Layani Warga di Pedalaman Papua hingga Tewas Ditembak OPM

Aksi di Sentani juga diwarnai pengamanan terhadap sejumlah pelajar. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua menyebut sekitar 140 pelajar diamankan aparat di kawasan Pos 7 Sentani dan kemudian dibawa ke Polsek Sentani Kota.

Namun, data dari kepolisian berbeda. Kapolres Jayapura AKBP Dionisius V.D.P. Helan menyebut 78 pelajar diamankan ketika hendak mengikuti aksi. Menurut polisi, para pelajar tersebut didata dan kemudian dipulangkan karena aksi berlangsung pada jam sekolah.

Penolakan MBG juga terjadi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Pelajar yang tergabung dalam SPWP mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah dan meminta program MBG dihentikan serta pendidikan bagi pelajar digratiskan.

Di Wamena, Papua Pegunungan, massa SPWP menggelar aksi di depan Kantor DPRP Papua Pegunungan. Mereka menyuarakan permintaan agar anggaran pendidikan bagi pelajar di Tanah Papua diperbesar. Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere disebut menerima aspirasi tersebut.

Dalam aksi tersebut, pelajar dan mahasiswa juga membawa sejumlah tuntutan lain, termasuk meminta pengusutan kasus dugaan keracunan MBG di Depapre, Kabupaten Jayapura. Mereka juga meminta korban kasus tersebut ditetapkan sebagai bencana kesehatan nasional.

Selain itu, massa menolak pembangunan dapur MBG di Papua dan meminta penghentian pelibatan militer dalam pelaksanaan program MBG di daerah konflik. Mereka juga menyuarakan perlindungan bagi siswa yang menolak MBG agar tidak mengalami teror atau intimidasi.

Secara keseluruhan, SPWP menyampaikan delapan tuntutan. Isinya antara lain penghentian MBG di Tanah Papua dan evaluasi program, pengusutan kasus dugaan keracunan MBG di Depapre, pengembalian anggaran pendidikan, penghentian pembangunan dapur MBG, penghentian pemaksaan pembagian MBG di sekolah, penolakan pelibatan militer dalam program MBG di daerah konflik, penghentian militerisasi di sekolah, serta penghentian teror dan intimidasi terhadap siswa yang menolak MBG.

Aksi pelajar tersebut menunjukkan tuntutan yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan program MBG, tetapi juga menyangkut biaya pendidikan, alokasi anggaran serta kondisi keamanan bagi pelajar di Papua.

Sementara itu, informasi mengenai jumlah pelajar yang diamankan di Sentani masih memiliki perbedaan antara keterangan LBH Papua dan kepolisian. Perbedaan data tersebut menjadi bagian dari perkembangan penanganan aksi penolakan MBG di Papua.* (tm/dh)

Kisah Pilu Aris Sanda, 13 Tahun Jadi Sopir dan Layani Warga di Pedalaman Papua hingga Tewas Ditembak OPM

Diduga Keracunan Usai Makan MBG, 26 Siswa dan Guru di SMP Muhammadiyah Al Amin Sorong Alami Muntah hingga Diare

Makin Melorot Harga Emas Antam Drop Lagi ke Rp2,592 Juta per Gram, Buyback Ikut Anjlok

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini: Dolar AS Naik Tipis ke Level Rp17.671 di Awal Perdagangan

IHSG Dibuka Melemah 0,81 Persen di Level 6.481, Pasar Cermati Arah Kebijakan Menkeu Suahasil Nazara

Darurat Udara Kotor! Medan Diselimuti Asap Kiriman Tetangga hingga AQI Tembus Angka 103, BMKG Imbau Warga Waspada