ACEH -Keputusan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang mengangkat kembali Fadhil Ilyas dan Numeri sebagai Direksi Bank Aceh dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 17 Maret 2025, menuai kritik tajam dari berbagai pihak.
Sejumlah pihak menilai bahwa keputusan ini tidak hanya menciptakan dualisme kepemimpinan, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas dan legalitas operasional Bank Aceh.
Baca Juga:
Dalam RUPSLB tersebut, Gubernur Aceh selaku pemegang saham pengendali bersama seluruh bupati/wali kota se-Aceh memutuskan untuk mengaktifkan kembali Fadhil Ilyas sebagai Direktur Bisnis dan Numeri sebagai Direktur Kepatuhan, membatalkan keputusan rapat sebelumnya pada 14 Maret 2025.
Namun, keputusan ini dianggap bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank, serta Surat Edaran OJK No. 39 Tahun 2016.
Baca Juga:
Beberapa kejanggalan yang mencoreng legalitas RUPSLB ini antara lain adalah tidak adanya pemberitahuan atau undangan resmi yang ditandatangani oleh Direksi Bank Aceh.
Selain itu, rapat tersebut hanya dihadiri oleh sebagian kecil pemegang saham, bukan seluruhnya.
Padahal, rapat sebelumnya pada 14 Maret 2025 dihadiri oleh Gubernur Aceh dan seluruh bupati/wali kota se-Aceh secara daring maupun luring.
Pelaksanaan POJK No. 17 Tahun 2023 Terlanggar
Selain itu, penunjukan Fadhil Ilyas sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertentangan dengan Pasal 14 Ayat 6 POJK No. 17 Tahun 2023.
Sebelumnya, Dewan Komisaris Bank Aceh telah menunjuk M. Hendra Supardi sebagai PLT Direktur Utama dan mendapatkan persetujuan resmi dari OJK.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal