Namun, meskipun terdapat perbedaan, ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, mendapatkan laporan tentang pengemudi Gojek yang hanya menerima BHR senilai Rp 50.000, meskipun pendapatannya selama setahun mencapai Rp 93 juta.
Menanggapi keluhan ini, Immanuel menegaskan bahwa Kemenaker akan terus berdiskusi dengan pihak aplikator untuk mencari solusi terbaik bagi pengemudi ojol.
Ia berharap para pengemudi dapat memahami bahwa besaran BHR yang diterima sesuai dengan kategori dan tingkat aktivitas mereka dalam bekerja.
"Kemenaker secara moral mendorong aplikasi untuk memberikan BHR, dan kami berharap pengemudi juga bisa melihatnya," jelas Immanuel.
Pemberian BHR oleh aplikator ini merupakan imbauan dari pemerintah untuk memberikan tunjangan kepada pengemudi ojol menjelang Hari Raya.
Pemberian BHR ini dimulai pada 22 Maret hingga 24 Maret 2025.
(cn/a)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
Pemerintahan
NIAS SELATAN Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Markas Besar TNI menggelar kegiatan sos
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Pemerintahan
MEDAN Universitas AlAzhar (UA) resmi menggelar kuliah perdana bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 20252026 dengan mengusung tema Pen
Pendidikan
BINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas cakupan program i
Kesehatan
TEBING TINGGI Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berkomitmen merevitalisasi sejumlah aset strategis milik daerah pada Tahun Anggaran
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabi
Pemerintahan
DENPASAR Menanggapi beredar kabar terkait pembangunan Bandara Bali Utara di sejumlah media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Pro
Nasional
TABANAN Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tabanan mendorong
Pemerintahan
