Aceh Rugi Rp 372 Miliar per Tahun Gara-Gara Ekspor CPO Lewat Sumut, Bea Cukai Desak Pembangunan Pelabuhan Ekspor

ACEH -Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh, Safuadi, mengungkapkan bahwa Provinsi Aceh mengalami kerugian hingga Rp 372 miliar setiap tahun akibat tidak adanya pelabuhan ekspor yang memadai untuk crude palm oil (CPO).

Sebagian besar ekspor CPO Aceh masih dilakukan melalui pelabuhan di Sumatera Utara, alih-alih lewat pelabuhan lokal di Aceh.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, per Oktober 2024, produksi CPO Aceh telah mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun.

Namun, hanya sekitar 7% atau 70 ribu ton yang diekspor dari pelabuhan lokal seperti Krueng Geukuh dan Calang.

Sisanya diangkut sejauh ratusan kilometer menuju pelabuhan di Sumut, menambah beban logistik dan mengalirkan potensi pendapatan ke luar daerah.

"Jika seluruh CPO diekspor dari pelabuhan Aceh, bea keluar yang kini dinikmati provinsi lain akan berpindah ke Aceh. Ini bisa berdampak besar terhadap penerimaan daerah," kata Safuadi, Selasa (22/4/2025).

Ia merinci, biaya logistik yang ditanggung mencapai Rp 400 ribu per ton, ditambah kerusakan jalan akibat lebih dari 26 ribu perjalanan truk berat setiap tahun, yang membebani APBN dan APBD untuk perbaikan jalan.

Selain itu, biaya pengapalan melalui pelabuhan luar daerah menambah beban sebesar Rp 2,4 miliar per kapal.

Semua ini menjadi bentuk kebocoran ekonomi yang serius bagi Aceh.

Untuk mengatasi persoalan ini, DJBC bersama Dinas Perhubungan Aceh dan Kementerian Keuangan mendorong percepatan pembangunan pelabuhan ekspor modern.

Kajian awal memperkirakan investasi Rp 700 miliar dibutuhkan untuk memodernisasi Pelabuhan Krueng Geukuh, yang dinilai strategis untuk ekspor CPO.

"Pembangunan pelabuhan bukan hanya untuk menurunkan biaya, tetapi membuka jalan bagi hilirisasi industri sawit dan penciptaan lapangan kerja," lanjut Safuadi.

Manfaat lainnya mencakup kenaikan harga TBS untuk petani sawit sebesar Rp 100–150 per kg, peningkatan retribusi daerah, hingga terbukanya industri turunannya seperti oleokimia dan biodiesel di Aceh.

Selain Krueng Geukuh, pelabuhan lain seperti Calang, Meulaboh, Surin (Abdya), dan Singkil juga dinilai layak dikembangkan untuk memperkuat jaringan logistik dan ekspor Aceh ke depan.

"Jika keputusan ini tidak segera diambil, maka generasi mendatang akan menanggung akibat dari kelambanan hari ini," pungkas Safuadi.

Pembangunan pelabuhan ekspor kini menjadi pilihan strategis yang harus segera diputuskan para pemimpin daerah jika Aceh ingin keluar dari jerat ekonomi bahan mentah menuju transformasi industri bernilai tambah.*

(tb/a008)