
Dana Hibah Jatim Dikorupsi? KPK Temukan Penyimpangan Sistemik dan Minta Reformasi Total
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan indikasi penyimpangan serius dalam penyaluran dana hibah di lingkungan Peme
Hukum dan KriminalJAKARTA -Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mengganti direksi yang dinilai malas, tidak berprestasi, dan menyalahgunakan kewenangan.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan internal dan diperkuat oleh pernyataan Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, usai makan siang bersama Prabowo di Istana Negara, Selasa (29/4/2025).
Muzani mengatakan, Prabowo ingin BUMN ke depan memiliki kekuatan ekonomi yang tangguh, mampu mendorong pertumbuhan nasional dan membawa manfaat nyata bagi rakyat.
"Tadi diomongin sedikit tentang kinerja BUMN. Beliau (Prabowo) berharap nantinya bisa menjadi badan usaha negara yang memiliki kekuasaan yang cukup tangguh," ujar Muzani.
Menurutnya, evaluasi terhadap jajaran direksi BUMN perlu dilakukan menyeluruh, apalagi banyak BUMN saat ini mendapatkan penyertaan modal negara dalam jumlah besar.
Maka, publik menaruh ekspektasi tinggi terhadap akuntabilitas dan produktivitas BUMN, terutama yang berada di bawah payung holding Danantara.
"Di satu sisi penyertaan modal cukup signifikan, tapi masyarakat juga berharap besar terhadap kinerja penyelenggara BUMN," jelas Muzani.
Sebelumnya, Prabowo telah memberikan peringatan tegas dalam sebuah acara di Jakarta Convention Center (JCC) pada Senin (28/4).
Ia meminta manajemen BUMN mengevaluasi seluruh direksi secara menyeluruh, termasuk watak, akhlak, dan prestasi masing-masing.
"Tinggalkan praktik-praktik zaman dulu yang kurang efisien. Semua direksi harus berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat," tegas Prabowo.
Prabowo juga menekankan pentingnya transformasi kultural dan manajerial di tubuh BUMN, demi mencegah terulangnya praktik-praktik korupsi dan penyimpangan seperti yang terjadi di masa lalu, termasuk kasus korupsi di Jasindo yang menyeret mantan direkturnya dengan vonis 3,5 tahun penjara.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan indikasi penyimpangan serius dalam penyaluran dana hibah di lingkungan Peme
Hukum dan KriminalJAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan pentingnya pembahasan Rancangan UndangUndang tentang Peru
Hukum dan KriminalLANGKAT Mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin alias Pak Terbit, resmi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Nege
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terlibat adu argumen sengit dengan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Frederic Palit dal
PolitikJAKARTA Influencer Indonesia kontroversial, Arnold Putra, akhirnya kembali ke tanah air pada Senin sore (21/7/2025) setelah menjalani huku
NasionalJAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat buka suara menanggapi kritik publik yang mencuat usai vonis 4,5 tahun penjara dijatuhkan ke
Hukum dan KriminalLABUSEL Organisasi Animal Voice Indonesia (AVI) bersama Koalisi Anti Kekejaman Terhadap Satwa secara resmi melaporkan kasus kekerasan terh
Hukum dan KriminalJAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengajukan penundaan pemeriksaan di Polda Metro Jaya dalam kapasitasnya se
NasionalJAKARTA Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong resmi mengajukan banding atas vonis 4 tahun 6 bulan penjara y
NasionalBANDA ACEH Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh melaksanakan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindak
Nasional