JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa penilaian terhadap kelayakan suatu pekerjaan tidak dapat hanya dilihat dari sudut pandang pemberi kerja.
Menurutnya, pekerjaan layak harus mencakup aspek yang lebih luas, mulai dari kondisi kerja, jam kerja yang manusiawi, hingga perlindungan sosial bagi pekerja.
"Suatu pekerjaan tidak otomatis dikatakan layak hanya karena dianggap demikian oleh pemberi kerja. Penilaian kelayakan harus mencakup berbagai aspek yang menjamin martabat dan kesejahteraan pekerja," ujar Yassierli, Sabtu (3/5/2025).
Baca Juga:
Menaker menambahkan bahwa pihaknya kini menjadikan Strategi, Mekanisme, dan Pelaksanaan (SMP) yang disusun oleh Komnas HAM sebagai acuan penting dalam memastikan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di dunia kerja. SMP tersebut kini menjadi bagian dari panduan internal Kemnaker dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Lebih lanjut, Yassierli menggarisbawahi pentingnya edukasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pekerja dan pengusaha, agar memiliki pemahaman yang sama mengenai hak atas pekerjaan layak.
Baca Juga:
"PR kita sekarang adalah membangun budaya yang mendukung kesadaran bahwa pekerjaan layak adalah bagian penting dari hak asasi manusia. Diperlukan edukasi agar kedua belah pihak memahami hal ini," tuturnya.
Senada dengan Menaker, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro juga menegaskan bahwa hak atas pekerjaan yang layak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat pada Sabtu, 21
Nasional
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Sabtu, 21 Juni 2025.
Nasional
ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Aceh pada Sabtu, 21 Juni 2025. H
Nasional
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk seluruh wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada Sabt
Nasional
JAKARTA Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yakni Hotman Paris Hutap
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengurangi hukuman terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dalam perkara gratifikasi dan t
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Majelis Permusyawaratan R
Nasional
JAKARTA Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Arif Nuryanta, mengembalikan uang senilai total Rp6,9 miliar ke penyidi
Nasional
TAPSEL Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Tapanuli Selatan, Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos, menyampaikan kepri
Opini
KOLAKA UTARA Lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara, tengah m
Hukum dan Kriminal
