Bobby Nasution Targetkan Rp100 Triliun Investasi per Tahun untuk Sumut, Dorong Penggabungan BUMD dan Peningkatan PAD

MEDAN -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menargetkan investasi senilai Rp100 triliun per tahun guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki berbagai indikator makro pembangunan daerah.

Target ambisius itu disampaikannya saat membuka Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (5/5/2025).

"Ketika investasi masuk dan berjalan baik, semua indikator makro akan ikut meningkat. Pabrik buka, lapangan kerja tercipta, pengangguran menurun, PDRB naik, dan kesejahteraan masyarakat meningkat," ujar Bobby di hadapan para kepala daerah se-Sumut.

Kolaborasi BUMD dan Optimalisasi PAD

Selain investasi, Bobby juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan inovasi yang tidak semata bergantung pada APBD.

Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk BUMD bersama yang fokus pada potensi unggulan daerah seperti migas di Langkat dan tambang emas di Mandailingnatal.

"Kita kelola bersama, hasilnya jelas. Ada profit, ada lapangan kerja, PAD pun naik, dan masyarakat ikut sejahtera," jelasnya.

Dalam forum tersebut, Bobby juga mengusulkan penggabungan PDAM provinsi dan kabupaten/kota agar bisa mengakselerasi penanganan masalah kekurangan air.

"Kalau PDAM digabung, aset jadi besar, valuasi tinggi, bisa dijadikan jaminan pembiayaan. Maka solusi atas persoalan air bisa dieksekusi cepat," tegasnya.

Target Ekonomi dan Sosial 2025–2029

Bobby memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan Sumut yang menjadi target RPJMD 2025–2029, antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi naik dari 5,03% ke 7,6%

- PDRB per kapita naik dari Rp73,57 juta menjadi Rp115,3 juta

- Pengangguran turun dari 5,60% ke 4,74%

- Angka kemiskinan turun dari 7,19% ke 2,82%

- Indeks modal manusia meningkat dari 0,53 ke 0,59

- Indeks kualitas lingkungan hidup naik dari 73,96 ke 77,87

- Emisi gas rumah kaca ditekan hingga 18,52%

Penandatanganan MoU Strategis

Pada kesempatan itu, juga dilakukan sejumlah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sumut dengan:

- BPS: Sinergi Satu Data Indonesia dan statistik sektoral

- KEK Sei Mangkei, Kawasan Industri Nusantara, BPJS Ketenagakerjaan: Pengelolaan tenaga kerja 2025–2026

- Kemenkumham: Penanganan masalah hukum berbasis keadilan restoratif

Acara turut dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, serta para bupati dan walikota se-Sumut.*