JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti kebijakan pemerintah yang membatasi fitur gratis ongkos kirim (ongkir) hanya tiga hari dalam sebulan.
Menurut YLKI, kebijakan ini berpotensi merugikan konsumen, meskipun di sisi lain bisa membawa dampak positif dalam jangka panjang.
"Dalam jangka panjang, ini berpotensi mengubah perilaku konsumen Indonesia yang cenderung konsumtif dan impulsif," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana, Sabtu (17/5/2025).
Baca Juga:
Niti menjelaskan bahwa perilaku belanja yang berlebihan secara tidak langsung dapat berdampak negatif terhadap keuangan pribadi, kesehatan mental, bahkan lingkungan.
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus dikaji secara matang agar tetap adil dan tidak merugikan salah satu pihak.
Baca Juga:
"Perlu ada teknis yang jelas terkait kriteria produk, kriteria ekspedisi. Perlu ada uji coba, evaluasi dan pengawasan yang tepat," ujarnya.
Sementara itu, Sekjen YLKI, Rio Priambodo, menambahkan bahwa pembatasan fitur gratis ongkir belum menjawab isu paling mendasar dalam jasa ekspedisi, yaitu soal keterlambatan, barang rusak, dan kehilangan.
"Permasalahan ini harusnya dituntaskan oleh pemerintah melalui perubahan regulasi," tegas Rio.
Ia juga mengkritik aturan ganti rugi barang hilang yang hanya diganti 10 kali lipat dari biaya pengiriman, yang menurutnya tidak cukup adil bagi konsumen.
Sebagai informasi, kebijakan pembatasan gratis ongkir tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial.
Direktur Pos dan Penyiaran Komdigi, Gunawan Hutagalung, menjelaskan bahwa pembatasan ini diterapkan untuk mencegah praktik tarif layanan di bawah harga pokok penjualan (HPP) yang merugikan ekosistem usaha.
Meski dibatasi hanya 3 hari, aturan ini bisa dievaluasi dan diperpanjang sesuai permintaan e-commerce.
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara kembali membuka layanan pajak daerah dalam rangka mendukung program ungg
Pemerintahan
TIMIKA Tim Pencarian dan Pertolongan (SAR) Timika berhasil menemukan jenazah pilot dan Helicopter Landing Officer (HLO) helikopter Intan
Peristiwa
MEDAN Penggunaan sistem pembayaran Paylater yang memungkinkan konsumen membeli produk dengan cicilan pembayaran di kemudian hari, kian m
Ekonomi
ASAHAN Indonesia kembali menunjukkan keistimewaannya lewat keindahan alam yang luar biasa. Salah satu mahkota tersembunyi ada di Kabupat
Pariwisata
MANDAILING NATAL Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara, Dita Togap Simangunsong, melakukan kunjungan kerja ke Kabu
Kesehatan
BANDA ACEH Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Aceh, Prof. Dr. Fauzi Saleh, MA, resmi melantik Pengurus BWI Perwakilan Kabupaten Aceh Besa
Nasional
MEDAN Nilai tukar rupiah mengawali perdagangan Kamis, 11 September 2025, dengan kecenderungan menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS
Ekonomi
MEDAN Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan Kamis, 11 September 2025, dengan sentimen positif Berdasarkan data Bursa
Ekonomi
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi (rakor) pengendalian bencana banj
Peristiwa
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster turun langsung ke lapangan memimpin proses penyedotan air banjir yang menggenangi kawasan Pasar Badun
Peristiwa