Pembentukan Koperasi Merah Putih di Sumut Masih di Bawah 50 Persen, Kemenkop Percepat Musyawarah di Daerah

MEDAN– Upaya pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Sumatera Utara (Sumut) masih menemui kendala.

Hingga akhir Mei 2025, capaian musyawarah pembentukan koperasi tersebut baru menyentuh angka di bawah 50 persen dari total target 6.110 unit.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Panel Barus, mengatakan pihaknya telah menurunkan tiga tim ke berbagai wilayah di Sumut untuk mempercepat proses musyawarah, termasuk dirinya yang turut hadir langsung di beberapa lokasi.

"Saya dan tim datang ke Medan, Deli Serdang, dan Binjai. Tim lainnya turun ke Labuhanbatu dan Toba untuk mengecek percepatan pembentukan koperasi," ujar Panel Barus saat menghadiri musyawarah pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Tanjung Selamat, Medan, Selasa (27/5/2025).

Panel menjelaskan, tenggat waktu pelaksanaan musyawarah di tingkat desa dan kelurahan adalah 31 Mei 2025, sementara proses administratif akan menyusul.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mempercepat konsolidasi di lapangan guna mencapai target tersebut.

"Unit bisnis koperasi ini wajib memiliki toko sembako agar masyarakat bisa mengakses barang konsumsi dengan harga murah. Koperasi ini milik warga, jadi lebih baik warga berbelanja di tempat yang mereka miliki sendiri," tegasnya.

Selain toko sembako, Koperasi Merah Putih juga akan menyediakan layanan simpan pinjam, klinik, dan apotek.

Presiden Prabowo Subianto, lanjut Panel, bahkan menginstruksikan agar koperasi dapat menjadi pusat pelayanan dasar yang terjangkau, termasuk di wilayah pesisir.

"Di desa bisa ada fasilitas pergudangan, cold storage, bahkan truk pengangkut. Koperasi Merah Putih dirancang sebagai solusi menyeluruh untuk kebutuhan dasar warga," tambahnya.

Sementara itu, Lurah Tanjung Selamat, Hans Joy Tarigan, menyampaikan bahwa dalam musyawarah hari ini baru dilakukan pemilihan pengurus inti koperasi.

"Yang dipilih hari ini adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Untuk pengurus lainnya akan dibentuk dan diputuskan oleh mereka sendiri," jelas Hans Joy.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pilar ekonomi desa yang mampu memberantas praktik rente oleh tengkulak, pinjaman online ilegal, dan rentenir.

Ia menegaskan, koperasi ini hadir untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem dan membangun kemandirian ekonomi warga desa.

(d/a008)