Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MEDAN – Progres musyawarah pembentukan Koperasi Merah Putih di Sumatera Utara (Sumut) dilaporkan masih belum mencapai 50 persen dari total desa/kelurahan yang ditargetkan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi (Kemenkop), Panel Barus.
Menyikapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, angkat bicara.
"Sampai dua hari lalu kami rapat para bupati dengan seluruh wali kota, kebanyakan itu sebenarnya bukan di desa, tapi di kelurahan," kata Bobby Nasution di Kantor Gubsu, Rabu (28/5/2025).
Bobby menjelaskan, lambatnya pembentukan koperasi disebabkan oleh persoalan penganggaran.
Namun ia menyebut anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa digunakan untuk mendukung proses musyawarah pembentukan koperasi di tingkat desa maupun kelurahan.
"Karena kemarin masalah penganggaran, itu aja masalahnya. Tapi sudah disampaikan kemarin bisa gunakan BTT, silahkan gunakan," tegasnya.
Bobby juga menyebut ada sejumlah daerah di Sumut yang sudah mencapai target pembentukan koperasi.
Selebihnya, hanya tinggal beberapa desa atau kelurahan yang perlu menyusul.
"Ada yang sudah lengkap kok, Langkat, Batu Bara, lainnya tinggal dikit. Ada tinggal 7, ada 11, ada tinggal 8," ujarnya optimistis.
Sebelumnya, Deputi Kemenkop Panel Barus menyampaikan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih secara umum di Sumut masih rendah, padahal tenggat waktunya hingga 31 Mei 2025.
"Kami datang ke musyawarah kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di Kota Medan. Sumut secara keseluruhan masih di bawah 50 persen," ungkap Panel Barus saat menghadiri kegiatan di Kelurahan Tanjung Selamat, Medan, Selasa (27/5/2025).
Panel menjelaskan, Koperasi Merah Putih dirancang bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga memiliki berbagai unit usaha strategis seperti toko sembako, unit simpan pinjam, klinik, apotek, hingga pergudangan dan transportasi di wilayah pesisir.
"Presiden ingin Koperasi Merah Putih menyediakan fasilitas klinik dan apotek agar masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan dan obat murah. Di wilayah pesisir juga akan disiapkan cold storage dan sarana transportasi," tambahnya.
Target nasional pembentukan Koperasi Merah Putih di Sumut sebanyak 6.110 unit.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi sebelumnya menegaskan bahwa Pemprov Sumut telah berkomitmen penuh untuk menyukseskan program tersebut.*
(d/a008)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL