JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan kedua kepada 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada hari ini, Rabu (28/5/2025). Bantuan senilai total Rp 10 triliun ini disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa penyaluran kali ini menggunakan data terbaru yang telah diverifikasi secara ketat, yaitu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan.
"Insyaallah per hari ini ada sekitar 16.500.000 KPM untuk Program Keluarga Harapan dan bansos pangan non-tunai yang disalurkan lewat Himbara dan Pos Indonesia," kata Gus Ipul saat konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.
Baca Juga:
Gus Ipul menegaskan bahwa pemutakhiran data akan dilakukan secara rutin melalui jalur formal dan partisipatif agar program bansos lebih tepat sasaran.
"Kalau rutin kita lakukan pemutakhiran, dan partisipasi masyarakat luas juga terlibat, insyaallah data ini akan semakin akurat," imbuhnya.
Baca Juga:
Kemensos menargetkan bantuan sosial ini menjangkau lebih dari 20 juta penerima manfaat, namun 4 juta di antaranya masih dalam proses verifikasi untuk memastikan mereka benar-benar layak menerima bantuan.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa DTSEN merupakan hasil integrasi dari berbagai sumber data sosial-ekonomi nasional, termasuk DTKS, Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), dan P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).
"Kami telah melakukan updating melalui ground check, survei lapangan, hingga rekonsiliasi data dengan Dukcapil agar bisa mengidentifikasi NIK yang tepat," ujar Amalia.
Langkah ini diharapkan mampu meminimalisasi penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran dan meningkatkan keadilan distribusi bantuan di seluruh Indonesia.*
(d/a008)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal